TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Teuku Umar, Rabu (24/7/2019) kemarin.

Pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut memunculkan isu peluang Gerindra masuk ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.

Baca: Megawati Bertemu Prabowo, PKS Masih Yakin Gerindra Tetap Jadi Oposisi

Tidak hanya Gerindra yang sempat diisukan berpotensi gabung dengan koalisi pendukung pemerintah, tetapi juga Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Lalu bagaimana Demokrat menyikapi isu tersebut? 

Deputi Kogasma Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjelaskan posisi Demokrat saat ini masih berada dalam posisi partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat, baik dari dalam ataupun dari luar pemerintahan.

"Partai Demokrat pernah punya pengalaman memerintah pada periode 2004-2014, juga punya pengalaman di luar pemerintahan pada periode 2014-2019," ungkapnya, Jumat (26/7/2019).

"Dalam perspektif pelayanan publik, harus diakui berada dalam posisi eksekutif lebih efektif untuk memenuhi aspirasi masyarakat," kata Herzaky.

Herzaky mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat.

Di dalam negeri, Herzaky menilai masih ada tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti daya beli masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, rasa aman, pemberantasan korupsi maupun lingkungan.

Di tataran global, lanjut Herzaky, ancaman perang dagang yang masih terus membayangi, meningkatnya kriminalitas lintas batas, tren migrasi yang terus menguat yang patut diantisipasi.

Begitu juga, kata Herzaky, dengan kondisi geopolitik yang harus dihadapi Indonesia.

Menurutnya, perlu peran sebanyak mungkin masyarakat Indonesia untuk memastikan Indonesia siap melewati berbagai rintangan, sehingga dapat bergerak maju selama lima tahun ke depan, dan bukannya stagnan.

Herzaky juga mengingatkan pentingnya seluruh elemen bangsa bahu membahu, tidak lagi terjebak dalam sekat-sekat kompetisi politik akibat pemilu 2019 yang sudah selesai.

"Demokrat memiliki pengalaman memimpin pemerintahan Indonesia selama sepuluh tahun. Sosok SBY yang sangat sukses memimpin negara ini selama dua periode, tentunya memiliki banyak pengalaman, pengetahuan dan pemikiran, yang berguna untuk menghindarkan Indonesia dari middle income trap, misalnya Bonus demografi, yang diprediksi dimiliki Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, bakal menjadi sia-sia jika tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik," ungkap politikus kelahiran Pontianak ini.

"Saya yakin pengalaman ini tentunya berharga untuk dibagi dengan pemerintahan saat ini," ucapnya.