Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa paket calon pimpinan MPR menunggu perkembangan politik ke depan. Paket calon pimpinan MPR bergantung pada komposisi koalisi Indonesia Kerja (KIK) nanti.

"Kalau koalisinya hanya KIK maka kuncinya kesepakatan yang ada di KIK tapi kalau ada tambahan tentu akan dibicarakan bersama, saya kira PKB harus ikut kesepakatan yang ada," kata Karding di Restoran Seribu Rasa, ,Menteng, Jumat, (26/7/2019).

Karding mengatakan kondisi tersebut bukan hanya untuk pimpinan MPR saja, melainkan juga alat kelengkapan dewan di DPR, serta kabinet.

"Ini power sharing itu di kabinet, DPR, MPR, jadi pasti banyak kesepakatan-kesepakatan dan pembicaraan-pembicaran dan pertemuan-pertemuan," katanya.

Baca: Gandeng Perumnas, BNI Siapkan Bunga KPR Spesial

Baca: Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Imbauan Kadiv Propam kepada Para Komandan Satuan di Polri

Atau paling tidak menurut Karding jumlah pimpinan MPR ditambah untuk mengakomodasi partai-partai di Parlemen. Hanya saja, penambahan kursi pimpinan MPR rentan mendapatkan kritik.

"Bisa aja, tergantung pembuat UU, cuma tahun kemarin sudah nambah apakah harus nambah lagi atas nama akomodasi, ya terserah saja tapi menurut saya nanti rakyat bilang kalau urusan tambah kursi jadi masalah," pungkasnya.