TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Sekretaris DPD PDIP Bali, I Gusti Ngurah Jayanegara, mengatakan Kongres V PDIP 8-11 Agustus 2019 nanti di Bali akan membahas dukungan kepada kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di tubuh PDIP.

Selain itu, kongres di Bali tersebut juga akan membicarakan program-program PDIP untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama 5 tahun ke depan.

"Berbicara mengenai ketua umum, kemudian membahas kebijakan untuk mendukung program-program presiden terpilih, saya rasa itu yang paling utama dalam acara kongres nanti," kata Jayanegara, Minggu (28/7/2019) malam.

Ia juga mengatakan kongres akan menyinggung banyak isu yang berkembang, baik nasional maupun internasional.

Namun, tidak ada agenda pemilihan ketua umum.

"Ketua Umum tidak ada (pemilihan). Kita dalam PDIP Perjuangan mendasarkan diri pada musyawarah mufakat, tidak ada voting kayaknya," ucap dia.

Wakil Wali Kota Denpasar ini mengatakan bahwa mayoritas pengurus PDIP daerah masih menginginkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menakhodai PDI Perjuangan.

Oleh karena itu, Kongres V di Bali nanti hanya bersifat pengukuhan ketua umum.

"Dalam kongres nanti, ketua umum tetap Bu Mega, tinggal mengukuhkan," tegas Jayanegara.

Mengenai apakah nanti Bali akan meminta kursi lebih banyak di kepengurusan DPP periode 2020-2025, Gung Jaya mengaku pihaknya menyerahkan kepada hak prerogatif Megawati selaku ketua umum.

Tetapi, ia optimistis Megawati pasti akan memberi jatah lebih bagi Bali di kepengurusan mendatang.

Seperti diketahui, saat ini di kepengurusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDIP 2015-2020 hanya ada seorang kader dari Bali, yakni Made Urip, yang duduk sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dikabarkan ada beberapa nama yang dijagokan untuk masuk ke dalam kabinet DPP.

Mereka adalah petahana Made Urip, Wakil Ketua DPD PDIP Bali, I Gusti Ngurah Alit Kesuma Kelakan, anggota DPR RI Fraksi PDIP, I Gusti Agung Rai Wirajaya dan Wakil Ketua DPD PDIP, I Nyoman Parta.

"Kita saat ini sangat bersyukur dari 34 provinsi di Indonesia, Bali mendapat satu pengurus di DPP. Kita serahkan kepada kewenangan ibu Mega saja," ucap Jayanegara.

Di sisi lain, terkait pembahasan jatah Bali di kabinet Jokowi-Ma'ruf, Gung Jaya mengaku hal tersebut merupakan kewenangan dari Jokowi.

Hanya saja, ia menegaskan di Kongres V pihaknya akan memperjuangkan agar Bali mendapat jatah dua menteri di Kabinet.

Seperti diketahui, saat ini Bali memiliki satu wakil di kabinet Jokowi jilid I atau Kabinet Indonesia Kerja yakni AA Gede Ngurah Puspayoga yang menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM).

"Kita akan berjuang, masa sih Bali tidak dapat. Kan biar gak kecewa masyarakat Bali," tegasnya.

Beberapa nama yang digadang-gadang masuk dalam bursa kabinet Jokowi-Ma'ruf nanti, di antaranya petahana AAGN Puspayoga, Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace.

Sedangkan, tiga nama masuk sebagai kuda hitam yakni, anggota DPD RI Dapil Bali, Gede Pasek Suardika, politikus NasDem, I Gusti Putu Artha, dan staf khusus Presiden Jokowi, Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana.

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Kongres V PDIP di Bali, Gung Jaya: Bu Mega Tinggal Dikukuhkan