TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan Ibu Kota Indonesia yang baru pada Agustus mendatang.

Hal itu disampaikan Jokowi seusai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape di Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019) siang.

Jokowi menyebutkan, Pulau Kalimantan akan menjadi ibu kota yang baru.

Namun, mengenai persisnya di provinsi mana, Jokowi masih enggan untuk menyebutkan.

Dia berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibukota pada Agustus 2019 nanti.

"Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum."

"Nanti kita sampaikan Agustus lah,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

Baca: Hujan Tidak Menyurutkan Jokowi Bagikan Sertifikat Tanah Kepada 1.000 Warga Samosir

Baca: Momentum Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Dinilai Tepat

Jokowi menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa soal pemindahan ibukota.

Pasalnya, kajian yang dilakukan saat ini masih terus berjalan dan belum mencapai hasil final.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan."

"Untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, mengenai pemindahan Ibukota, Presiden Jokowi yang akan langsung mengumumkan.

“Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.

Baca: Kepala Bappenas Pastikan Pemindahan Ibukota di Kalimantan Tinggal Menunggu Penentuan Provinsi Tujuan

Baca: Jokowi Disebut Putuskan Pilih Kalimantan Jadi Lokasi Ibu Kota Baru, Bukit Soeharto atau Gunung Mas?

Kandidat Utama

Pada Mei 2019, Presiden Jokowi telah meninjau dua tempat di Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi Ibu kota negara.

Dua lokasi yang dinilai layak adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Dua wilayah tersebut dianggap paling ideal untuk dijadikan sebagi Ibukota yang baru karena beberapa pertimbangan yakni antara lain faktor lokasi yang strategis, memiliki lahan yang luas dan bebas bencana.

Kriteria Wilayah Untuk Ibukota

Berikut kriteria yang harus dimilik tempat yang akan dijadikan Ibukota menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dikutip dari Kompas.com.

1. Strategis

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, lokasi Ibu Kota yang baru harus merepresentasikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni berada di tengah antara timur dan barat atau selatan dan utara.

"Kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia. Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan," kata Bambang, dikutip dari Kompas.com.

2. Memiliki Lahan Luas

Ibu Kota negara harus memiliki wilayah yang luas untuk menampung masyarakat dan membangun kota yang baru.

Lahan tersebut juga harus dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta pemerintah.

"Dengan begitu, tidak lagi memerlukan biaya pembebasan," ujar Bambang.

3. Bebas Bencana

Wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut.

Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono mengatakan, wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang jarang terjadi gempa dan gunung meletus.

Pulau Kalimantan tergolong paling rendah intensitas gempanya dibanding pulau lain.

"Magnitudo yang pernah terjadi yang mengkhawatirkan Kaltim kaltara. Karena keaktifan tinggi di bagian timur, bagian selatan, tengah relatif aman gempa," terang Daryono, dikutip dari Kompas.com.

4. Efisiensi dalam Investasi Awal

Menurut Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, pemerintah perlu mencari lokasi yang masih dekat dengan kota yang sudah ada sehingga bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur.

"Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Misalnya kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut."

"Bisa gunakan bandara yang sudah ada. Demikian pelabuhan dan sebagian jalan koneksi," jelas Bambang.

5. Faktor Pertahanan dan Keamanan

Pemerintah perlu mencari lokasi yang jaraknya tidak terlalu berdekatan dengan perbatasan negara.

"Dan dari sisi pertahanan keamanan kita harus memastikan perimeternya sesuai. Untuk minimumkan vulnerability dari state dan juga untuk menjaga wilayah teritorial," ujar Bambang.

(Tribunnews.com/Tio)