TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Pulau Kalimantan akan menjadi tempat ibu kota yang baru.

Namun mengenai persisnya di provinsi mana, Jokowi masih enggan untuk menyebutkan.

Namun satu hal harus diwaspadai pemerintah setelah ditetapkannya Kalimantan sebagai Ibu Kota yang baru yakni mengenai adanya spekulan tanah.

Direktur Riset Core, Piter Abdullah Redjalan, mengungkapkan bahaya yang ditimbulkan dari adanya spekulan tanah.

Piter berkaca pada kasus yang terjadi di Yogyakarta ketika pemindahan Bandara Internasional Yogyakarta.

"Itu pernah terjadi protes keras Sultan HB X waktu pemindahan bandara internasional Yogyakarta karena pada waktu itu dia mau masuk pembebasan lahan di sana," jelas Piter dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019).

"Ternyata lahan-lahan di lokasi sudah dimiliki spekulan. Itu yang seharusnya dicegah pemerintah," sambungnya.

Baca: Agustus, Jokowi Akan Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan

Baca: Momentum Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Dinilai Tepat

Selain itu, kasus yang sama sempat muncul ketika Ibu Kota diisukan pindah di daerah Jonggol.

"Dari kepindahan seperti ini, seperti dulu isu pemindahan ibu kota ke Jonggol, yang terjadi ini didahului oleh spekulan."

"Sehingga yang terjadi, spekulan masuk terlebih dulu lantas membeli tanah-tanah di sana dengan murah."

"Kemudian mereka berharap dapat ganti rugi yang lebih besar nanti," jelas Piter.

Akibat munculnya spekulan, masyarakat tidak bisa mendapatkan keuntungan yang cukup karena tanahnya telah dibeli dengan harga yang lebih murah terlebih dahulu.

Kandidat Utama

Pada Mei 2019, Presiden Jokowi telah meninjau dua tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibu kota negara.

Dua lokasi yang dinilai layak adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Dua wilayah tersebut dianggap paling ideal untuk dijadikan sebagi Ibukota yang baru karena beberapa pertimbangan.

Antara lain faktor lokasi yang strategis, memiliki lahan yang luas dan bebas bencana.

Baca: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, JK Ingatkan Soal Kebakaran Hutan dan Lahan Bekas Tambang

Baca: Catatan Wakil Ketua Komisi II DPR Terkait Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan

Umumkan di Bulan Agustus

Jokowi akan segera mengumumkan Ibu Kota Indonesia yang baru pada Agustus mendatang.

Hal itu disampaikan Jokowi sendiri seusai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape di Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019) siang.

Dia berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibukota pada bulan Agustus 2019 nanti.

"Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus lah,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

Jokowi menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa soal pemindahan ibukota, karena kajian yang dilakukan saat ini masih terus berjalan dan belum mencapai hasil final.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, mengenai pemindahan Ibukota, Presiden Jokowi sendiri yang akan langsung mengumumkan.

“Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.

(Tribunnews.com/Tio)