TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah resmi mengumumkan jadwal seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

Dikutip dari siaran pers dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (30/7/2019), seleksi CPNS 2019 dan P3K bakal dimulai pada Oktober 2019. 

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana memprediksi peserta seleksi akan mencapai 5,5 juta.

Pada pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 total pelamar sebanyak 3.636.251 juta, dengan rincian jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791.

Baca: Seleksi CPNS 2019 Dibuka Oktober, Cek NIK di Dukcapil Pusat Sekarang Juga

Selanjutnya formasi CPNS 2018 Provinsi Papua diberikan sebanyak 12.831 dan Provinsi Papua Barat sejumlah 6.208.

Sementara untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahap Pertama sejumlah 51.293 peserta melampaui passing grade.

Formasi P3K Tahap Pertama ini dibuka khusus bagi tenaga honorer dengan jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN baru, serta Penyuluh Pertanian.

100 Ribu Formasi CPNS, 100 Ribu Formasi P3K

Untuk rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019 akan dibuka dengan dua jenis pilihan, yakni seleksi CPNS dan P3K Tahap Kedua.

Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 yang mencakup 100.000 ribu formasi CPNS dan 100.000 formasi P3K Tahap Kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap Pertama.

Dari aspek infrastruktur seleksi, 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.

Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak, oleh karena itu beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah.

Kendala Pelamar CPNS 2018

Selaku Ketua Pelaksana Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas), Kepala BKN juga menyampaikan sejumlah kendala yang dialami pelamar CPNS 2018, di antaranya:

1) Database kependudukan yang tidak update, terutama kesulitan pelamar melakukan update Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) daerah dan pusat;

2) Sejumlah ijazah pelamar tidak sesuai kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan;

3) KTP yang diunggah pelamar tidak jelas/bukan KTP asli, dan 4) Sejumlah dokumen pendukung yang dilampirkan tidak lengkap.

Beberapa permasalahan ini yang menjadikan peserta tidak memenuhi syarat administrasi.

Sistem Seleksi Diperbaiki

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin mengatakan, proses seleksi CPNS 2019 akan dimulai pada Oktober.

Hal tersebut dikatakan Menteri Syafruddin di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (2/7/2019).

Baca: Pendaftaran CPNS 2019 Segera Dibuka, Ini Instansi Terbanyak/Sedikit Diincar di 2018 untuk Referensi

Selain itu, pemerintah akan membuat sistem seleksi sedinamis mungkin agar bisa merekrut sumber daya manusia yang berkualitas.

Sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk menjadi abdi negara.

"Kami akan perbaiki (sistem seleksi)," kata dia dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Terkait jumlah formasi, pemerintah menyediakan 100 ribu lowongan untuk CPNS 2019.

Sementara itu, ada yang berbeda dalam perekrutan CPNS 2019.

Pemerintah akan lebih mengutamakan merekrut guru serta tenaga kesehatan.

"Kita kekurangan tenaga kesehatan, terutama bidan, perawat, dokter untuk mengisi pusat kesehatan masyarakat ( Puskesmas)," ujar Menteri Syafruddin.

Syafruddin menambahkan, lowongan lain yang juga diutamakan adalah tenaga di bidang infrastruktur dan posisi yang lebih mengutamakan keahlian.

"Tenaga administratif akan kami kurangi," kata dia.

Baca: Presidential Lecture, Program yang Tepat untuk Benahi Karakter CPNS

Selain CPNS 2019, pemerintah juga akan kembali membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua.

Seleksi PPPK tahap kedua dilakukan pada pertengahan Agustus atau Oktober 2019.

Khusus untuk PPPK tahap kedua, pemerintah akan memprioritaskan merekrut guru honorer yang telah melewati batas umur untuk mendaftar CPNS.

(Tribunnews.com/Daryono)