TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Gerindra menegaskan bahwa soal jabatan menteri di kabinet pemerintahan sepenuhnya hak prerogatif presiden Jokowi.

"Soal menteri itu hak prerogatif presiden," ujar Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade ketika dikonfirmasi, Selasa (30/7/2019).

Andre dimintai tanggapannya mengenai nama-nama calon menteri dari Gerindra yang potensial dipilih Jokowi masuk kabinet pemerintah.

Menurut dia, sejauh ini Gerindra belum menentukan sikap soal koalisi.

"Pak Prabowo sejauh ini belum ada pernyataan sikap terkait hal tersebut," ujar Andre.

Meskipun dia mengakui bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan sahabat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.

"Beliau bersahabat sudah sejak dulu," katanya.

Baca: Begini Kehebatan Koopssus, Pasukan Khusus TNI yang Dibentuk Era Jokowi dan Baru Diresmikan Hari Ini

Lalu bagaimana jika kader Gerindra ditawarkan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf?

"Pak Prabowo sejak awal akan menawarkan konsep kerakyatan. Konsep kedaulatan energi dan pangan. Itu komitmen beliau sejak dulu," kata Andre.

Diberitakan sebelumnya, pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pekan lalu memunculkan spekulasi Gerindra akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

Meski bukan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 namun Gerindra diprediksi masuk koalisi pemerintahan Jokowi dan mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyampaikan, Gerindra siap untuk membantu pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Secara prinsip ya kita kalau pun memang, kan sudah juga disampaikan ke Pak Jokowi, kalau memang kita dibutuhkan ya kita siap, tetapi kalau tidak, ya kita di luar (di luar pemerintah) juga enggak ada masalah," kata Edhy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019) lalu.

Edhy mengatakan, partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf tak perlu khawatir kehilangan jabatan di kabinet kerja jilid II.

Sebab, bagi Gerindra, membantu pemerintahan Jokowi tidak harus dengan bagi-bagi jabatan.

"Jangan sampai khawatir dengan adanya kita (Gerindra), kemudian seolah-olah kita akan mengambil jabatan siapa dan sebagainya di pemerintahan. Buat kita membangun negeri tidak harus dengan jabatan," ujar dia.

Mega lebih enjoy Gerindra

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC), Djayadi Hanan mengatakan pertemuan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi pertanda Gerindra serius untuk masuk menjadi bagian dari koalisi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi kata dia, jika benar-benar Gerindra ingin memperoleh kursi Ketua MPR RI.

"Gerindra memang perlu masuk ke koalisi Jokowi jika ingin menjadi ketua MPR. Karena tanpa bergabung ke kubu Jokowi, penentuan pimpinan MPR akan ditentukan melalui paket. Itu berarti koalisi Jokowi akan satu paket tanpa Gerindra," jelas pengamat politik dari Universitas Paramadina ini pekan lalu.

Selain itu kemungkinan dapat tambahan kursi di kabinet tentu lebih menguntungkan bagi Gerindra ke depannya.

Selain itu dia melihat, pertemuan Megawati dengan Prabowo menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memberikan sinyal kuat akan menerima bila Gerindra bergabung di koalisi Jokowi.

"Saat yang sama, PDI Perjuangan atau Megawati tampaknya menunjukkan sikap bahwa Gerindra dianggap lebih diprioritaskan dibanding PAN dan Demokrat untuk bergabung," jelas Djayadi Hanan.

Dia memperkirakan, alasannya Gerindra lebih dinilai PDI Perjuangan konsisten sikapnya dibandingkan PAN.

"Sementara dengan Demokrat, PDI Perjuangan mungkin segan untuk memberikan panggung bagi AHY kalau bergabung dengan Jokowi," ucap Djayadi Hanan.

Dari luar koalisi

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin bisa saja diisi oleh kader di luar partai politik pendukung mereka pada Pilpres 2019.

Sebab, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Bisa tentu berasal dari partai politik yang menjadi pendukung dia. Tapi, bukan tidak mungkin juga bisa beliau mengambil dari luar partai pendukung," ujar Akbar di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (28/7/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut Akbar, Jokowi pasti akan memilih menteri sesuai kualifikasi yang sudah ditetapkan, seperti berpengalaman, berintegritas, memiliki kemampuan manajemen, hingga mampu mengeksekusi program-program pemerintah. Akbar menilai kriteria yang ditetapkan Jokowi sangat tepat.