TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Telah resmi Presiden Joko Widodo umumkan nantinya Ibu Kota Baru di Pulau Kalimantan. Badan Perencanaan dan Pembangunan atau Bappeda Kaltim menawarkan dua opsi seandainya Tahura Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dipilih menjadi lokasi Ibu Kota Baru bagi pemerintahan Republik Indonesia.

Artinya Bappeda Kaltim yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap dalam mendukung lancarnya program pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan seperti contohnya di Kalimantan Timur.

Disampaikan melalui Kepala Bappeda Kaltim, Zairin Zain, mengatakan kepada Tribunkaltim.co pada Selasa (30/7/2019) sore, tanggapi soal rencara pemindahan ibu kota Indonesia jika di Bukit Soeharto Kalimantan Timur.

Apabila nantinya pun, ada lahan Tahura Bukit Soeharto yang akan dipakai untuk perluasan lahan pusat pemerintahan Ibu Kota Baru RI,

Zairin menjelaskan, pemerintah akan menggantinya luasan tersebut ke daerah di sekitarnya.

Misalnya saja, lahan Bukit Soeharto digunakan 25 ribu hektare maka akan diganti seluas lahan yang digunakan tersebut.

Lahan Tahura Bukit Soeharto tidak akan berkurang dengan adanya pusat pemerintahan Ibu Kota Baru di sana.

"Sebab, itu sudah menjadi ketetapan sejak dulu. Jadi, sekali lagi tidak usah khawatir," tutur Kepala Bappeda Kaltim ini.

Opsi lainnya, disampaikan Zairin, menggunakan Tahura Bukit Soeharto dengan menggunakan sistem pinjam pakai.

Dua opsi tersebut, dibeberkan olehnya, dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menggunakan Tahura Bukit Soeharto untuk dijadikan lokasi pusat pemerintahan.

Jadi ada dua opsi. Opsi pertama, dengan mengganti lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan Ibu Kota Baru, Republik Indonesia di Bukit Soeharto.

Baca berita selengkapnya di >>>>>>>>>