TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo sudah memastikan bahwa ibukota akan dipindah ke Kalimantan.

Mengenai lokasi pastinya Presiden Joko Widodo akan mengumumkannya pada pertengahan Agustus 2019 mendatang.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus lah,” kata Presiden Jokowi.

Menyusul kepastian tersebut Menpan RB Syafruddin juga menjelaskan bahwa apabila ibukota negara dipindah ke Kalimantan, maka jutaan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat juga ikut pindah.

Menurut Syafruddin, ini merupakan konsekuensi dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.

Baca: Video Bek Tottenham Tumbang Setelah Kena Tendangan Geledek Titisan Messi dari Jepang

Baca: Paulo Dybala Akhirnya Mau Negosiasi dengan Man United Setelah Sempat Menolak

Baca: Divonis 6 Bulan, Emak-emak Pelaku Kampanye Hitam ke Jokowi Menangis 

Baca: Rey Utami Menangis saat Bertemu Sang Anak, Sindiran Kakak Fairuz: Dulu Apa Gak Mikir

"Sudah direncanakan, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah," kata Syafruddin.

Syafruddin mengatakan, jumlah ASN yang berdinas di pemerintah pusat berjumlah sekitar 1 juta orang. Dengan demikian, ada kemungkinan seluruh ASN yang terkait itu juga ikut pindah.

"Iya, iya, sudah kami (rencanakan untuk pindah). Ini di kementerian/lembaga di pusat. Ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang," ujarnya.

Sementara itu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memaparkan beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibukota baru Indonesia.

Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik.

Sarana utilitas yang dibutuhkan terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik , jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya. Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Selain itu fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa) dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Baca: Sama-sama Gagal di Bursa Transfer, Inter dan Jiangsu Bahu Membahu Incar Satu Pemain Bintang

Baca: Meninggal Dunia Sejak 12 Tahun Lalu, Penyanyi Chrisye Ternyata Masih Jadi Tulang Punggung Keluarga

Baca: Belum Bisa Bebas, Kivlan Zen Ingin Lanjut Lawan Polisi

Baca: DOWNLOAD Lagu Senorita Versi Koplo Via Vallen Lirik, Chord Kunci Gitar, Unduh MP3 & MP4 di Sini

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata, mengatakan bahwa pemindahan ibukota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibukota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan.

"Ibukota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana," ujarnya.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menyambut baik rencana pemindahan ibukota Negara ini. Indria Samego berharap betul-betul dikaji secara mendalam berbagai aspek teknis sosial dan politis yang melandasi pemindahan ibukota Negara.

Khususnya, mengenai kaitannya dengan visi dan misi Presiden Jokowi di periode II ini. "Kalau bisa memperbaiki kualitas SDM atau menjamin pemerataan pertumbuhan dan kesejahteraan , ya bagus," ujar Indria Samego.

Jadi, lanjut Indria, jangan hanya perkara kemacetan Jakarta saja yang di atasi melalui pemindahan ibukota Negara. Kalau sekedar ini, dia menegaskan, sekian tahun ke depan, kemacetan itu akan pindah ke ibukota baru.

"Yang terbaik adalah mengatasi pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan cara ini, ibarat gula, semutnya akan menyebar ke mana-mana," tegasnya.

Lampung belum menyerah

Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terhadap perpidahan ibukota negara ke Kalimantan, Sekretaris Tim DKI Lampung Ary Meizari Alfian mengaku pihaknya cukup prihatin.

"Karena bukan apa-apa resiko terhadap semua aspek berkehidupan berbangsa kita kedepan ini akan mempunyai resiko yang cukup besar," ucapnya, Selasa 30 Juli 2019.

"Artinya bahwa yang pertama seperti yang sudah kita lakukan dari berbagai kajian di Kalimatan ini mempunyai resiko yang cukup besar."

"Pertama dari kemungkinan konflik horizontal dari aspek penerimaan masyarakat di sana dan pendatang setelah itu kondisi pembangunan," imbuhnya.

Baca: Galih Ginanjar Minta Maaf, Fairuz A Rafiq: Sudah Kayak Gini Baru Minta Maaf, Kemarin ke Mana Saja?

Selanjutnya, ketersediaan baik sumber daya manusia, sumber daya material, serta kondisi lahan yang gambut perlu diperhatikan.

"Kemudian masalah pasca perpindahan itu akan memiliki resiko besar terhadap resistensi ASN, karena mereka punya keluarga cukup besar yang akan dipindahkan 800 sampai 1,5 juta dan mereka punya keluarga kalau dibawa ke Kalimantan gak memungkinkan kalau mau ditinggal, biaya mau pulang pergi siapa yang mau tanggung," terangnya.

Besar harapan Ary jika pemerintah memaksakan pindah ke Kalimantan untuk membuka kajiannya.

"Bapenas itu mengeluarkan tujuh kreteria untuk supaya ibu kota pindah terutama terkait ketersedian lahan itu sebagian besar tidak terpenuhi di Kalimantan, salah satu contoh ketersedian air terus penerimaan aspek sosial grafis masyrakat bisa menerima atau tidak," jelasnya.

"Kemudian mitigasi bencana disana juga kan malah bencana kebakaran setiap tahun terjadi, Jadi tolong hasil kreteria tersebut dijabarkan kepada masyarakat apakah kreteria yang diberikan terpenuhi di Kalimantan," imbuhnya.

Ary menuturkan perpindahan ini tidak bisa dianggap sepele.

"Perlu digaris bawahi perpindahan Ibu kota ini jangan dianggap sepele karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat seluruh Indonesia dan juga martabat kalau sampai salah bukan hanya di nasional di internasional ya dipermalukan," ungkapnya.

Ary mengumpamakan jika pemilihan pejabat ada feet and proper tes maka untuk ibu kota juga perlu adanya hal serupa

"Jangan sampai warga negara kita mengingatkan betul-betul memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya hasil kajian bisa dipertanggungjawabkan (jika di Kalimantan)," bebernya.

Meski demikian, Ary berkeyakinan jika Lampung masih berpeluang menjadi ibu kota negara.

"Karena saya tahu pak Jokowi gak ada kepentingan pribadi dan keluarga, tapi ini keputusan politik, saya punya keyakinan pak Jokowi akan memilih berdasarkan rasionalitas berdasakan kajian yang dipertanggungjawabkan karena ini menyangkut legacy beliau kedepan. Saya berharap memutuskan pertimbangan yang matang," sebutnya.

Untuk itu, Ary mengaku pihaknya akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan.

"Artinya sampai diputuskan secara resmi oleh pemerintah oleh pak jokowi maupun DPR RI," katanya.

Lanjutnya, kalau keputusan tersebut sudah dilakukan oleh Joko Widodo nantinya akan disetuji oleh DPR RI.

"Makan nantinya kami coba berjuang mengingatkan keputusan itu, jika yang diambil oleh pak jokowi di Klimantan, kami ingatkan ke DPR resiko resikonya," ucapnya.

Adapun langkah yang dilakukan pihaknya, kata Ary yakni dengan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo.

"Sudah kami kirimkan surat ke presiden untuk kita audiensi, ya itu kita juga akan mencoba mengingatkan pada mahasiswa dan kepada aliansi BEM untuk mengingatkan kepada pemerintah agar tidak salah sangka, perpindahan ini dimensinya luarbiasa dan pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa kita," tandasnya. (Tribun Network/fel/sen/kps/wly)