TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan belum ada kesepakatan diantara partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mengenai paket pimpinan MPR.

Menurutnya juga belum ada kesepakatan di koalisi mengenai calon Ketua MPR dari Golkar sebagai partai yangmemiliki kursi terbanyak ke dua di parlemen.

"Kalau perspektifnya pemenang setelah PDIP memang Golkar yang pantas. Tapi kan kita tidak tahu apakah nanti paket kesepakatannya koalisi seperti apa," kata Karding di Kompleks Parlemen, Kamis, (1/8/2019).

Ia mengatakan bahwa paket pimpinan MPR nanti harus sesuai dengan kesepakatan antara partai koalisi. Terbuka kemungkinan juga Presiden Jokowi memberikan arahan soal paket pimpinan MPR yang akan diajukan.

Baca: Status CPNS Dicabut, Dokter Romi Mengadu ke Moeldoko

"Saya mau memastikan pilihan MPR itu paket, paket itu artinya apa? harus kesepakatan dari seluruh partai partai koalisi. Jadi soal nanti siapa yang disetujui apakah Golkar ataukan yang lain mungkin juga tergantung kesepakatan, mungkin juga tergantung pendapat atau arahan pak Jokowi," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemilihan pimpinan MPR (Ketua dan wakil) akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR.

Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.

Baca: Disinggung Beda Tim Teknis dengan Tim Pendahulu, Ini Jawaban Polri

Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi. Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.

Sejauh ini sudah ada tiga partai yang terang-terangan ingin mendapatkan kursi Ketua MPR. Mereka yakni Golkar, PKB, dan Gerindra.