TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Marahnya Presiden Joko Widodo usai mendengar penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PLN Sripeni Inten Cahyani yang berbelit di Kantor Pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) pagi ini ditambah simpang siurnya informasi soal pemadaman listrik berkala membuat reputasi perusahaan listrik pelat merah ini makin buruk di mata masyarakat.

Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Jojo S Nugroho menilai PLN sepertinya kurang menyadari bahwa kejadian padamnya jaringan listrik dan kesimpang siuran informasi tersebut adalah krisis besar yang tidak berdiri sendiri.

"Karena dampaknya seperti bola salju ke pelayanan umum lainnya, seperti MRT, air minum PAM, provider telekomunikasi, dan lainnya," kata Jojo S Nugroho dalam keterangan pers, Senin (5/8/2019).

Yang terjadi kemarin, informasi berapa jam pemadaman hingga masalah apa sebenarnya yang terjadi,  masyarakat tidak terinformasikan dengan jelas.

Baca: Mengapa Pemulihan Listrik yang Padam Berlangsung Lebih dari 24 Jam? Berikut Penjelasan PLN

"Alasannya karena Trip, padahal orang awam gak tau artinya, coba dipakai bahasa lain, yaitu Korsleting kan lebih paham," kata Jojo yang juga Managing Director Imogen PR ini.

Pernyataan PLN baik mengenai alasan padamnya aliran listrik baik kepada masyarakat maupun kepada presiden dengan bahasa teknis yang berbelit-belit menunjukkan bahwa tim komunikasi PLN tidak siap dan tidak memiliki standar operating procedure (SOP) penangangan krisis komunikasi yang baik.

Menurut Jojo, apa yang harus dilakukan oleh PLN untuk mengatasi agar reputasinya kembali membaik saat ini adalah dengan memperlihatkan bahwa tim PLN memang bersungguh-sungguh bekerja untuk membuat pasokan listrik kembali normal dan memberikan updatenya secara berkala baik kepada media massa maupun media sosial.

Baca: PLN Bakal Beri Kompensasi Akibat Listrik Padam, Berikut 5 Poin yang Perlu Dipahami

"Tidak perlu terlalu banyak janji, yang penting masyarakat tahu PLN bekerja untuk pemulihan listrik dan informasikan sejelasnya jika ada pemadaman bergilir lewat media massa dan akun medsos resmi PLN," katanya.