Fadli Zon Dukung Wacana KPI Awasi Media Nonkonvensional
Menurutnya, saat ini pengawasan penyiaran bukan hanya diperlukan untuk media konvensional, namun juga media digital.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat, memperluas kewenangan mengawasi media nonkonvensional atau digital cukup diperlukan.
Menurutnya, saat ini pengawasan penyiaran bukan hanya diperlukan untuk media konvensional, namun juga media digital.
Fadli mengatakan, konten di dalam media digital mesti dipantau, agar isinya tidak bertentangan dengan jati diri bangsa.
"Ya itu di satu sisi memang demikian, tapi diawasi memang perlu karena kan kita negara yang berdaulat, itu kan digital space yang dipakai. Digital space itu memang perlu kita awasi, menurut saya tidak hanya konvensional tetapi juga yang digital. Digital space ini kan kekayaan kita, ini juga bisa merusak bangsa kita, kalau misalnya banyak konten yang tidak sesuai dengan jati diri kita, atau merusak, menghasut, atau ada kekerasan-kekerasan di luar batas," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Baca: Usai Mengantar Yunus ke RS, Pelaku Penembakan Malah Kabur
Fadli berpendapat, KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran publik, sudah semestinya memiliki wewenang mengawasi media digital.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengatakan, rencana tersebut dinilai tepat, jika memang diterapkan dalam rangka menegakkan aturan.
"Misalnya itu sudah menjadi domain publik ya tidak ada masalah, terutama konten yang tidak sesuai jati diri, (misalnya) pornografi, kekerasan dan sebagainya. Saya kira, kalau tidak salah mereka (KPI) mempunyai restriksi ya, tetapi mungkin seperti netflix kan jangkauannya beda, dengan kita punya LSF (Lembaga Sensor Film) yang mempunyai badan sensor sendiri. Saya kira bagus, sejauh itu dalam rangka untuk menegakkan aturan," jelasnya.
Baca: 21 Tahun Tak Pulang dan Dianggap Meninggal Dunia, TKW Asal Cianjur Disiksa Majikan Arab Saudi
Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan akan segera memonitor konten dari media digital.
KPI mengatakan, pihaknya akan membuat dasar hukum untuk melakukan pengawasan pada konten YouTube, Facebook, Netflix, atau sejenisnya.
