TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menampik Partai Gerindra merapat pada kubu koalisi.

Menurut dia, partai berlambang burung garuda ini tetap menjadi partai oposisi.

"Masih sampai saat ini (jadi oposisi)," ujar dia yang ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Dirinya berpandangan, lebih tepat rasanya Partai Gerindra menjadi opisisi sebagaimana sejak awal dilahirkan memiliki visi sebagai antitesa dari pemerintahan.

"Sebaiknya di luar sistem pemerintahan (oposisi) karena kita akan memperbaiki sistem. Dan saya selalu mengatakan sejak awal partai Gerindra itu sudah memposisikan diri sebagai antitesa dari pada sistem sekarang. Karena sistem yang sekarang ini adalah diametral (bertentangan) dengan UUD 1945," jelasnya.

Baca: Terungkap, Sosok Ini Disebut-sebut Bakal Gantikan Steven Paulle di Persija Jakarta

Baca: Kondisi Kesehatan Ibunda SBY yang Masih Dirawat di Rumah Sakit hingga Senin Pagi

Baca: Gerindra: Jokowi Minta Prabowo Bantu Pemerintah

Ia mengatakan, jika pun hendak merapat, perlu pembahasan secara konfrehensif untuk memutuskan sikap politik Partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dalam periode pemerintahan kedua Joko Widodo.

"Belum, kalau kita secara perkenalan itu biasa. Dalam kita mengambil sikap politik juga harus dibahas dipikirkan secara komprehensif baik manfaat maupun nanti apakah merapat," kata anak ketiga Presiden pertama RI Soekarno ini.

Penjelasan Fadli Zon

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, sampai saat ini partainya belum memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi partai politik pendukung pemerintah atau berada di oposisi.

Fadli hanya memastikan, apakah akan berada di dalam pemerintahan atau oposisi, partainya sudah mempersiapkan mekanisme masing- masing.

"Saya kira, sikap kami mengedepankan kepentingan nasional. Itu sikap kami," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

"Bahwa nanti ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu sudah ada mekanismenya, tergantung apakah kita berbuat di dalam atau lebih efektif di luar. Itu belum kami putuskan finalnya," lanjut dia.

Meski demikian, apabila bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah, partainya tetap akan vokal dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

"Kalau saya akan menyuarakan kepentingan rakyat, konsituen saya," ujar dia.

Fadli mengatakan bahwa menyuarakan aspirasi rakyat dan mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan tugasnya sebagai wakil rakyat di DPR. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari tubuh seorang wakil rakyat.

"Ya saya bekerja kalau sebagai DPR, ya sesuai kepentingan rakyat, ya suara konsituen ya. Itu perintahnya konstitusi," lanjut dia.

Wacana merapatnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintah muncul setelah Pemilu 2019 usai dan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang.

Isu itu semakin menguat setelah Ketua Umum Gerindra sekaligus rival Jokowi dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019) lalu.

Pengamat: Kehadiran Prabowo Sinyal Kuat

Kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Kongres V PDIP menjadi penanda kuat, Gerindra akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin pada periode 2019-2024.

Demikian disampaikan Pengamat politik, Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Kamis (8/8/2019).

"Jadi penanda kuat bahwa Partai Gerindra akan ikut dalam gerbong koalisi," ujar pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini.

Walau dinamikanya hingga sekarang masih terus berlanjut karena ada partai dari koalisi Indonesia Kerja terlihat tidak sepakat dengan ketua Umum PDIP memasukkan Gerindra.

Lebih lanjut dia melihat semua masih sangat terbuka mengenai hubungan PDIP dengan Gerindra pada pemilu 2024 mendatang.

Karena politik bukan matematika, alias sangat dinamis dan cair.

"Boleh jadi pasangan calon mereka diusung. Atau Pasangan PDIP didukung Gerindra, atau sebaiknya, pasangan Gerindra disokong PDIP. Semua bisa mungkin terjadi," papar Leo Agustino.

Namun satu yang pasti, imbuh dia, selagi kepentingan PDIP dan Gerindra sama atau paling tidak dapat diakomodir, maka persahabatan ini akan terus berlanjut pada Pilpres 2024.

"Batu ujiannya ada di Pilkada 2020, 2022, dan 2023. Kita lihat saja," tegasnya.