Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Wacana Penghidupan Kembali GBHN, Mendagri: Presiden Tetap Dipilih Rakyat

"Tidak ada (mempengaruhi Pilpres oleh rakyat), aspek pemilihan tetap di rakyat," ujar Tjahjo Kumolo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan proses pemilihan Presiden tetap ditentukan oleh rakyat, melalui proses Pemilu langsung.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo Kumolo menanggapi adanya wacana penghidupan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dapat mempengaruhi pemilihan presiden oleh rakyat, tetapi ditetapkan oleh MPR.

Baca: Tjahjo Kumulo Sebut Ibu Kota Baru Tak Perlu Pilkada karena Bukan Daerah Otonom

"Tidak ada (mempengaruhi Pilpres oleh rakyat), aspek pemilihan tetap di rakyat," ujar Tjahjo Kumolo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Menurutnya, penghidupan kembali GBHN agar negara mempunyai perencanaan jangka panjang dan MPR tidak lagi mempunyai kewenangan dalam memilih presiden.

"MPR kan lembaga yang melantik presiden dan wakil presiden. Apabila ada presisen dan wapres berhalangan tetap, yang mengangkat kan MPR, tidak diberi lagi," ucap Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo menjelaskan GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menurutnya, rencana pembangunan secara umum nanti bakal dijabarkan dalam GBHN.

"Pemerintah memiliki skala prioritas dalam memilih program yang dijabarkan di GBHN tersebut. ‎Setiap GBHN dijabarkan. Apapun. Sekarang saya aja menyetujui perencanaan anggaran program Pemda. Pasti ada skala prioritas. Seperti DKI, masalah kemacetan, masalah banjir, kaki lima. Ada skala prioritas," tutur Politikus PDI Perjuangan itu.

Baca: Respons Jusuf Kalla Sikapi Wacana Dihidupkannya Kembali GBHN

Tjahjo Kumolo melanjutkan, masalah penghidupan kembali GBHN masih sebatas usulan.

Namun, dia meyakini usulan tersebut akan disepakati dengan melakukan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas