Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyinggung kondisi sosial Indonesia yang menurutnya sebagai negara kapitalis.

Hal itu dikatakannya saat memberikan kuliah umum kebangsaan bertajuk 'Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan', di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Awalnya, Surya Paloh menyebut proses Pemilu yang dikuasai orang-orang yang memiliki sumber keuangan melimpah.

Hingga, ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara kapitalis.

Baca: Pakai Seragam Pramuka, Jokowi dan Iriana Hadiri Upacara Peringatan HUT ke-58 Pramuka di Cibubur

Baca: Bocah 8 Tahun Tewas Tersengat Listrik saat Hendak Ambil Layangan di Atap Rumah

Baca: Operasi Pemisahan Bayi Kembar Siam Asal Kendari di RSUD Dr Soetomo, Azila Dipasangi Plat Tulang Dada

"Ketika kita berkompetisi, wani piro. Saya enggak tahu lembaga pengkajian UI ini sudah mengkaji wani piro itu, saya enggak tahu. Praktiknya yang saya tahu money is power, bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power," jelasnya.

"Artinya apa, artinya sebenarnya kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal, itulah Indonesia hari ini," sambungnya.

Menurutnya, kini Pancasila hanya sebatas ucapan tanpa dimaknai dan diimplementasikan.

Baca: Ahli Hukum Tata Negara: Kok Ngotot Betul Hidupkan GBHN

Tanpa disadari, kata Surya Paloh, nilai-nilai Pancasila mulai terkikis menuju negara kapitalis.

"Kalau ini memang kita masuk dalam tahapan apa yang dikategorikan negara kapitalis," tegasnya.

Selain itu, menurutnya, dari proses pemilu lalu, menunjukkan bangsa Indonesia terlalu banyak membuat hal-hal negatif.

Dimulai dari pertikaian antar warga hingga politik transaksional para politisi.

"Kita sebagai bangsa yang terlalu banyak membuat energi negatif, kita bertikai satu sama lain. Kita dekat dengan materialistik, kita bersahabat dengan pragmatisme transaksional, kita pakai jubah nilai-nilai religi, tapi kita sebenarnya penuh hipokrasi," katanya.

Radikalisme