Tidak hanya itu, Theo menjelaskan korban jumlah korban meninggal tersebut kebanyakan berasal dari pengungsi yang merupakan masyarakat sipil.

Ia membagi para pengungsi menjadi tiga kategori.

Pertama adalah mereka yang mengungsi di Kabupaten-Kabupaten misalnya di Asmat, Yahukimo, Timika, Kenyam, juga ada di beberapa tempat.

Kedua pengungsi yang ada di hutan.

Terakhir para pengungsi yang ada di Kota/Kabupaten.

Baca: Jawaban Gus Dur Soal Pinjam Uang Rp 5 Juta Bikin Alissa Wahid Nangis, Jadi Kenangan Menyakitkan

"Kami melihat korban terus bertambah, banyak yang meninggal. Lebih banyak yang umur 1-18 tahun. Ada yang sakit karena hidup lama di hutan, ada yang melahirkan di hutan lalu langsung meninggal, ada yang karena kedinginan meninggal. Mereka yang melahirkan dan meninggal itu karena tidak dapat pertolongan medis. Banyak juga yang meninggal di Kabupaten Jayawijaya dan kota kabupaten lainnya. Saya pikir ini adalah dampak dari kekerasan sejak tanggal 20 Desember," kata Theo.

Theo mengatakan, pihaknya berani mempertanggung jawabkan kevalidan data tersebut karena data tersebut telah dikonfirmadi oleh para hamba Tuhan yang mengurus penguburan para korban.

"Korban-korban itu sudah kita identifikasi betul lewat para hamba Tuhan yang ada disana. Kita sudah paparkan seluruh nama-nama itu dengan power point di hadapan seluruh hamba Tuhan. Mereka mengkonfirmasi karena mereka yang tangani setiap ada korban yang meninggal. Kami bisa pertanggungjawabkan laporan ini," kata Theo.

Terkait dengan data korban meninggal dari Kementerian Sosial yang menyebut ada 53 orang meninggal, Theo mengatakan data tersebut hanya diambil pada Desember 2018 sampai Maret 2019.

Baca: Cekcok 2 Pemotor Berujung Rantai Motor Melayang Di Kepala Salah Satunya, Diduga Karena Senggolan

"Itu data dari bulan Desember (2018) sampai Maret (2019). Setelah Maret itu Kementerian Sosial belum publikasi," kata Theo.

Untuk itu ia meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menarik pasukan TNI-Polri di seluruh wilayah Nduga.

Pihaknya juga menilai Bantuan Sosial yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial harus atau pihak luar harus diserahkan ke pihak yang netral yakni Gereja dan bebas dari keterlibatan TNI-Polri.

Selain itu, pihaknya meminta agar pemerintah pusat harus melibatkan pihak Gereja sebagai pihak yang dipercaya dalam menyalurkan bantuan.

Sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam laporan tersebut antara lain Pemerintah Kabupaten Nduga, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nduga, Anggota Majelis Rakyat Papua, Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Yayasan Keadilan Keutuhan Manusia Papua, Intelektual Suku Nduga, Mahasiswa dan Pemuda, serta Tokoh Perempuan Pemerhati HAM Kabupaten Nduga.