Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi pembunuhan yang dilakukan kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua terhadap Briptu Hedar, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan TNI-Polri harus mengejar para pelaku.

"TNI-Polri selalu menjalankan tugasnya dengan baik, tapi apabila diserang, tentu tidak bisa pasrah harus kembali membalas siapa penyerangnya," ujar JK, di Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

Apa yang dilakukan TNI-Polri dalam melakukan perburuan terhadap para pelaku, kata dia, bukan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun melakukan tugas dan fungsinya sebagai alat negara yang menjaga pertahanan dan keamanan.

Baca: 133 Napi Sukamiskin Mendapat Remisi, Termasuk Nazarudin Terima Remisi 6 Bulan

Baca: Markus Nari Didakwa Merintangi Pemeriksaan Kasus KTP-El dan Terima 1,4 Juta Dollar AS

Baca: Hendi Ucapkan Terimakasih Pada Anggota DPRD Kota Semarang 2014 - 2019

Baca: 40 Negara Hadir dalam Indonesia Channel di Banyuwangi

Ia bahkan meyakini apa yang dilakukan TNI-Polri sudah sesuai prosedur.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi adanya pelaporan yang dilakukan oleh lembaga HAM internasional terkait apa yang dilakukan TNI-Polri di Papua.

"Bukan hanya karena satu korban di Papua, lalu TNI dianggap melanggar HAM, kita (ini) tergantung prosedural apa yang kita buat, seperti itu, tergantung hukum yang kita tegakkan," kata JK.

JK pun menilai jika ada yang harus disebut sebagai pelanggar HAM, ada negara lain yang secara jelas melakukan pelanggaran HAM.

"Kalau soal melanggar HAM, barangkali negara yang paling langgar HAM di dunia adalah Amerika, karena dia merupakan pelanggar HAM mengebom negara kiri kanan tanpa dasar," tegas JK.

Menurutnya, pengeboman terhadap sejumlah negara yang dilakukan tanpa dasar atau sebab yang jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM terbesar di dunia.

"Ngebom Vietnam, ngebom Syria, ngebom Irak, ngebom Libya, itu pelanggaran HAM terbesar di dunia yang terjadi," pungkas JK.