TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan kembali menyinggung wacana dihidupkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara saat Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Sidang itu dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Zulkifli, Indonesia membutuhkan sebuah sistem perencanaan pembangunan. Karena itu, kata dia, GBHN perlu dihidupkan kembali.

“Perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” imbuh Zulhas di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Zulhas mengatakan, MPR telah melakukan serangkaian diskusi oleh masyarakat, akademisi, dan tokoh masyarakat yang merekomendasikan kembalinya GBHN.

Baca: Ada Usulan GBHN Dihidupkan, Kepala Bappenas: Kita Masih Perlu RPJMN

Baca: GBHN Dapat Selesaikan Masalah Negara, Bivitri: Ilusi yang Keliru

GBHN diperlukan, mengingat Indonesia adalah negara yang luas dan besar memerlukan.

Sehingga dibutuhkan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

"Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat," kata Zulhas.

Zulhas mengatakan, haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.