Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Kabinet Jokowi

PDIP: Tidak Ada Perbedaan Soal Haluan Negara dengan Jokowi

Amandemen terbatas hanya bersentuhan dengan haluan negara, tidak merubah tata cara Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

PDIP: Tidak Ada Perbedaan Soal Haluan Negara dengan Jokowi
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai gelaran Kongres V PDIP di Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak ada perbedaan pandangan soal Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan amandemen terbatas tidak ada perbedaan fundamental dengan PDIP. Sebab, PDIP juga menginginkan proses pemilihan presiden dan wakil presiden, tetap dipilih secara langsung oleh masyarakat.

“Amandemen terbatas hanya bersentuhan dengan haluan negara, tidak merubah tata cara Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi pendapat PDI Perjuangan sama dengan Presiden. Hanya ada yang melakukan framing sehingga dipersepsikan berbeda," ujar Hasto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca: Nasdem Sedang Kaji Wacana Menghidupkan Kembali GBHN

Demikian halnya terhadap pendapat Jokowi bahwa dunia telah bergerak cepat dan dinamis sehingga harus direspon secara cepat. Menurut Hasto, k3cepatan itu instrumen, akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak revolusioner.

"Kecepatan itu mendinamisir. Namun mengelola negara tetap berpijak pada hal fundamental, yakni haluan negara," tutur Hasto.

Implementasi strategisnya, kata Hasto, diperlukan kebijakan operasional seperti penelitian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, SDM yang handal. Contoh sederhana ketika hari ini, lanjut dia, Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan.

"Keputusan ini cepat, menjawab berbagai tantangan. Namun keputusan tersebut harus diletakkan dalam cara pandang jauh ke depan, melampaui dimensi waktu 50-100 tahunan, bahkan lebih," imbuh dia.

Baca: Menkumham Setuju Jokowi Sebut Penindakan Bukan Prestasi Penegakan Hukum

Keputusan itu, menurut Hasto, juga harus dilihat dalam perspektif geopolitik dan geostrategis, yang dalil pokoknya sama, namun implementasinya bisa dipengaruhi oleh dinamika politik global-internasional dan perkembangan teknologi. Cita-cita pokoknya tetap sama, yakni Indonesia membangun peradaban dunia melalui suatu tatanan dunia baru yang anti penjajahan dan penindasan.

Dengan demikian untuk urusan pemindahan ibu kota, ucap Hasro, diperlukan haluan negara agar utuh cara pandangnya. Sekiranya presiden pasca 2024 merubah hal tersebut hanya karena undang-undang bisa diubah, maka disitulah terjadi ketidak pastian arah pembangunan.

"Karena itulah mengapa haluan negara diperlukan sebagai tanggung jawab, konsistensi, dan kepastian bagi arah masa depan dengan landasan politik yang kuat, yakni Ketetapan MPR," kata Hasto.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Kabinet Jokowi

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas