TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) Suhendra Hadikuntono langsung "action" untuk melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional.

"Marwah Presiden harus ditegakkan, apa pun risikonya," ucap Suhendra di sela acara "Ekspedisi Borneo KPSN 2019" di tepi hutan di Katingan, Kalimantan Tengah, dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (16/8/2019).

Suhendra menilai, Inpres 3/2019 merupakan respons Presiden Joko Widodo yang tanggap terhadap situasi yang merusak iklim sepak bola nasional karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu benar-benar ingin memajukan prestasi sepak bola di Indonesia.

Sebab itu, KPSN pun meresponsnya dengan cepat. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang selama ini belum pernah dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Saya juga heran sampai detik ini tak ada rasa syukur, dan terima dari PSSI kepada Bapak Presiden yang telah bersusah payah menerbitkan inpres itu.

Baca: FIFA Tak Restui Pemilihan Komite Eksekutif PSSI Digelar November 2019

PSSI masih belum berubah juga sejak dulu. Mereka ini tidak ingin ada campur tangan pemerintah, tetapi lupa bahwa mereka memakai insfratruktur dan fasilitas pemerintah. Ini 'kan aneh bin ajaib," sesal Suhendra.

Sejak Kamis (8/8/2019) lalu hingga Minggu (18/8/2019) mendatang, KPSN melakukan “Ekspedisi Borneo KPSN 2019” ke Pulau Kalimantan melalui perjalanan laut dan darat, dipimpin langsung Ketua KPSN Suhendra Hadikuntono.

“Salah satu agenda ekspedisi adalah melakukan sosialisasi Inpres 3/2019,” kata Suhendra.

Yang pertama disambangi adalah Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kalimantan Barat di Pontianak, Sabtu-Minggu (10/11/8/2019), kemudian berlanjut ke Asprov PSSI Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Senin (12/8/2019), dan lanjut lagi ke Asprov PSSI Kalimantan Timur di Samarinda.

“Ekspedisi akan berlanjut ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Indonesia timur,” terang Suhendra.

"Upaya dari Bapak Jokowi ini sangat kita hargai, terkait desakan yang kuat dari masyarajat agar KPSN menjadi badan langsung di bawah Presiden yang mana badan itu akan mengatur dan menjadi wadah kontrol untuk membenahi hal-hal yang tidak baik, yang mengganggu prestasi sepak bola kita. Dengan inpres ini kelak, semua persoalan tersebut akan bisa diselesaikan," lanjutnya.

"Inpres itu akan mengatur seluruh kegiatan sepak bola, mulai dari pemainnya, tata laksana penyelenggaraan, dan sebagainya sehingga memperkecil ruang gerak mafia bola. Badan ini tugas intinya demikian," tegasnya.

Suhendra lebih lanjut menjelaskan badan percepatan sepak bola yang akan dibentuk itu dapat memperbesar peran ekonomi kerakyatan di bidang sepak bola yang memiliki potensi sangat besar.

Bayangkan, jumlah suporter sepak bola saja saat ini mencapai 50-an juta orang.

“Bila pertandingan sepak bola berlangsung fair, tanpa match fixing atau mafia pengaturan skor, tentu akan lebih menarik minat penonton untuk datang. Jumlah penonton yang sangat besar ini berbanding lurus dengan potensi ekonomi yang menyertainya. Prinsipnya, keputusan apa pun yang baik dari Presiden, adalah yang terbaik bagi saya," tandasnya.