Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ketua KPK Tanggapi Penyataan JK yang Sebut Pengusaha Takut Keluarkan Kebijakan

KPK menurut Agus dalam bekerja selalu bergerak atas dasar bukti apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak.

Ketua KPK Tanggapi Penyataan JK yang Sebut Pengusaha Takut Keluarkan Kebijakan
Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi
Ketua KPK Agus Rahardjo 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menegaskan jika orang tidak melakukan kesalahan, tak perlu takut terhadap penegakan hukum.

Pernyataan Agus tersebut menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik saat ini memerlukan kejelasan hukum supaya tidak ada ketakutan bagi pejabat dan pengusaha dalam menjalankan kebijakan.

"Sebetulnya kalau orang engga melakukan kesalahan itu kan tak perlu takut. Prinsipnya jangan melakukan kesalahan. Itu perlu dilakukan supaya mudah, peraturan supaya mudah. Supaya apa, mendorong lebih dari investasi ya inovasi perlu dilakukan," kata Agus Rahardjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (16/8/2019).

Baca: Banggar Minta Pemerintah Ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota

Baca: Sambut HUT RI ke-74, KAI Gratiskan Tiket Rute Jakarta-Purwakarta

Baca: Link Live Score Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona La Liga 2019 Pukul 02.00 WIB, Akses di Sini

KPK menurut Agus dalam bekerja selalu bergerak atas dasar bukti apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak. KPK mendukung dilakukannya perubahan manajemen dan sistem penyediaan listrik.

"Jadi kalau mau dipermudah supaya inovasi berkembang, investasi makan baik itu perlu dilakukan. KPK mendukung dilakukannya perubahan manajemen dan sistem," katanya.

Diketahui, JK mengatakan wajar bila upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik penuh dengan kehatian-hatian. Namun, ia menyayangkan karena saat ini justru menjadi sebuah ketakutan.

“Saya paham bahwa ini listrik sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan. Lima direksi PLN terakhir, empat yang masuk penjara. Walaupun saya belain, mereka kadang-kadang sebabnya tidak jelas,” kata Wapres saat menghadiri The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

JK mengatakan kinerja PLN dan mitra swasta sebenarnya untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Namun memang dilema antara pemenuhan kebutuhan listrik dan pembangunan infrastrukturnya terkadang menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

"Semua pejabat itu harus kerjanya menguntungkan orang main. Kalau dianggap menguntungkan tapi orang PLN-nya kena masalah, maka itu penegakan hukumnya harus diawasi. Kecuali kalau memang dia (direksi PLN) melanggar hukum, itu lain lagi,” jelasnya.

Wapres mengatakan Indonesia sangat lambat dalam menyediakan pembangkit listrik, baik untuk keperluan cadangan maupun dari energi terbarukan.

Oleh karena itu, percepatan dalam pembangunan infrastruktur memerlukan kerja sama dari berbagai pihak baik Kementerian ESDM, PLN, dan pihak swasta.

“Kelambatan ini harus sama-sama diperbaiki prosesnya, Pak Wamen (ESDM) dengan Menteri (ESDM), PLN dan asosiasi pengusaha harus duduk bersama membicarakan apa masalahnya untuk mempercepat itu,” ujar Wapres.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas