TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pertemuan Tahunan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kekonsuleran se - ASEAN (The 23rdmeeting of ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of Foreign Affairs/DGICM) diselenggarakan pada Senin-Rabu (19-21/8) di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Perwakilan ASEAN Secretary dan Pemerintah Australia.

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie hadir sebagai ketua delegasi Pemerintah Indonesia menyampaikan beberapa poin.

"Indonesia menegaskan kembali sekaligus memperkuat komitmen pencegahan terorisme sebagaimana dideklarasikan dalam Deklarasi Pencegahan Terorisme Lintas Negara pada DGICM ke 20 di Bali pada Tahun 2016," kata Ronny.

Indonesia akan mempererat kerja sama dan berbagi informasi dalam rangka mencegah perdagangan orang dengan modus pencari suaka atau pencari kerja oleh sindikat perdagangan orang dengan tujuan ke Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Hal ini dikarenakan ASEAN seringkali dijadikan negara transit sebelum mereka menuju negara tujuan.

"Sejak 2018, Ditjen Imigrasi sudah menyelamatkan 14.576 WNI yang diduga akan menjadi korban perdagangan orang. Hal ini menjadi perhatian serius Ditjen Imigrasi," katanya.

Indonesia juga berkomitmen  dalam penguatan kerja sama perbatasan melalui pembangunan 7 Pos Lintas Batas yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

"Dalam pelayanan keimigrasian, Indonesia telah mengoperasikan Perlintasan otomatis (Auotagate ) khusus untuk Warga negara anggota ASEAN di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali. Privilege bagi Warga ASEAN diberikan dalam rangka menjalin persaudaraan di antara negara-negara ASEAN," katanya.

Di samping pertemuan para Dirjen Imigrasi dan Kekonsuleran, agenda lainnya yaitu Forum pertemuan Kepala Tempat Pemeriksaan Imigrasi Se ASEAN (ASEAN Heads of Major Immigration Checkpoints Forum) dan ASEAN Immigration Intelligence Forum (AIIF).