TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis kebijakan transportasi Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan setuju dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengusulkan agar PT MRT Jakarta, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Angkasa Pura II diberikan ruang untuk berinvestasi dalam sistem kelistrikan menyusul gangguan yang terjadi pada pengoperasian KRL dan kereta MRT akibat terhentinya pasokan listrik.

Hal itu disampaikannya usai mendaftarkan gugatan perdatanya terhadap PT PLN (Persero) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (21/8/2019).

Baca: Gugat PLN ke PN Jaksel karena Insiden Blackout, Azas Tigor Tuntut Ganti Rugi Rp 6.500

"Iya betul (setuju). Kan kebutuhannya jelas. Kenapa kita tidak swasembada listrik sendiri. Jadi usulan itu betul, harus punya. Kayak MRT, itu kan mati di terowongan. Kenapa harus tergantung pada PLN," kata Tigor.

Baca: Ini Jurus Baru Asuransi Kredit Indonesia Antisipasi Tren Digital dan Industry 4.0

Menurutnya, hal itu juga berkaitan dengan kewajiban dari MRT Jakarta dan KAI untuk menjamin pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik.

"Undang-Undang Pelayanan Publik kan dia harus menyediakan pelayanan publik yang baik. Kalau dia punya kewajiban itu, dia harus berupaya dengan menghitung. Kalau dia sampai seperti kemarin, itu bukti pengelola pelayanan publik kita tidak benar," kata Tigor.

Baca: Kabur dari Tim, Bocah Bengal Barcelona Tidur di Bandara

Diberitakan sebelumnya, terkait dampak padamnya listrik yang terjadi secara massive pada hari Minggu (4/8/2019) lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan agar PT MRT Jakarta dan PT KAI diberikan ruang untuk berinvestasi dalam sistem kelistrikan.

Hal itu menyusul gangguan yang terjadi pada pengoperasian KRL dan kereta MRT akibat terhentinya pasokan listrik.

Usul tersebut sebagai bagian dari rencana jangka panjang agar kelak dua moda transportasi darat itu memiliki independensi jika suatu saat peristiwa 'mati listrik' berujung blackout itu kembali terjadi.

"Jangka panjang, saya ingin mengusulkan bahwa PT MRT dan KAI diberikan kesempatan untuk berinvestasi di listrik juga, pembangkit juga," ujar Budi Karya, di Pisa Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019) siang.

Jika MRT dan KAI memiliki pembangkit listrik sendiri maka mereka akan mandiri secara pengoperasian.

Begitu pula untuk PT Angkasa Pura (AP) II dalam pengoperasian Bandara Soekarno-Hatta.

Kendati demikian, kata dia, bantuan dari PLN tetap diperlukan.

"Supaya dia (MRT, KAI, dan AP II) bisa melayani sendiri, tetapi (bantuan) jaringan yang secara luas itu (juga dbutuhkan untuk) membackup apa yang dilakukan oleh MRT, KAI maupun AP II," jelas Budi Karya.

Belajar dari peristiwa blackout itu, ia kemudian kembali menekankan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut kedepannya diharapkan memiliki power supply secara mandiri.

"Ya (didorong punya) power supply sendiri, yang besar (dijadikan) sebagai back up, jadi ada sistem back up (dari PLN)," kata Budi Karya.