Koordinator KontraS Yati Andriyani menyatakan, aparat kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak secara etika maupun pidana.

"Kami meminta ada pemeriksaan etik dan pidana bagi aparat Kepolisian di lapangan yang terbukti menyalahi aturan," kata Yati dalam konferensi pers di Kantor KontraS, Selasa (20/8/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Yati pun mengkritik tindakan polisi yang menembakkan gas air mata saat memasuki asrama mahasiswa tersebut dan menangkap 43 orang mahasiswa yang ada di sana.

Menurut Yati, polisi seharusnya tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menangani peristiwa tersebut.

"Tindakan aparat kepolisian di atas tidak saja gagal dalam memberikan jaminan perlindungan namun sebaliknya membenarkan tindakan diskriminatif, intimidatif, dan rasisme terhadap mahasiswa Papua," ujar Yati.

Pernyataan tersebut disampaikan KontraS bersama elemen masyarakat lainnya antara lain Amnesty International Indonesia, Walhi, dan Greenpeace Indonesia.

Komentar Gubernur Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe, memberikan komentar mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo atas kerusuhan yang terjadi di Papua pada Senin, (19/8/2019) silam.

Saat ditemui tim Tribunnews, Lukas mengatakan, persoalan rasisme terhadap warga Papua lebih khusus mahasiswa yang kuliah di Jawa Timur, tidak bisa diselesaikan dengan hanya minta maaf.

Proses hukum harus tetap diberlakukan bagi pelaku rasis agar kejadian serupa tidak berulang.

“Masalah rasisme terhadap masyarakat Papua tidak bisa diselesaikan dengan hanya meminta maaf. Tapi harus ada proses hukum bagi oknum-oknum pelaku, agar hal yang sama tidak terulang lagi,” kata Lukas Enembe, usai melantik sejumlah pejabat eleson III dan II di lingkungan Pemprov Papua, Selasa (20/8/2019).

Menurut Lukas, harus ada penanganan yang serius bagi para pelaku rasisme yang meneriaki mahasiswa Papua dengan kata atau kalimat tak pantas.

“Masalah ini tidak bisa disederhanakan begitu saja, karena sudah terjadi bertahun-tahun, jadi harus ada proses hukum untuk efek jera,” kata Gubernur Papua.

Lukas juga memandang pernyataan Presiden Jokowi tidak tegas dan tidak bisa mengobati hati masyarakat Papua.

“Mestinya Presiden segera perintahkan penegak hukumnya untuk tangkap para pelaku, karena ini bukan masalah baru, tapi sudah berulang-ulang, pemain sepak bola Papua juga sering diserang dengan rasis,” imbuhnya.

Gubernur Papua tersebut melanjutkan, jika tak ada jaminan keamanan dan keadilan bagi warga Papua, pemerintah sudah memiliki opsi yakni akan memulangkan mahasiswa Papua.

“Kalau NKRI ini masih rasis, kami akan tarik semua mahasiswa," ujar Lukas.

Lukas mengatakan, dirinya telah berbicara dengan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, untuk datang dan berbicara mengenai pemindahan mahasiswa Papua ke tanah asal.

Rencananya, mereka akan mengatur mahasiswa Papua agar berkuliah di Universitas Papua dan Universitas Cendrawasih, Papua.

"Saya tadi sudah bicara dengan Gubernur Papua Barat untuk mereka datang ke sini dan bicara di sini untuk atur mahasiswa ditaruh di Unipa dan Uncen, kami akan tarik semua, untuk kuliah di Papua,” kata Lukas.

Lukas juga mengungkapkan, tim terpadu akan segera dibentuk guna diturunkan ke Jawa Timur, Jawa Tengah serta Yogyakarta.

Hal tersebut dilakukan untuk memetakan permasalahan yang ada serta mencari solusinya.

Respons Presiden Jokowi Atas Kerusuhan di Papua

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Papua untuk memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka tersinggung terkait insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang.

"Jadi, saudara-saudaraku. Pace, mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air, yang paling baik adalah saling memaafkan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Senin (19/8/2019).

Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik," ucap Jokowi lagi.

Meski begitu, Jokowi meyakinkan masyarakat Papua dan Papua Barat bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan mereka.

"Yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace (bapak), mace (Ibu), mama-mama di Papua dan Papua Barat," kata Jokowi.

(Tribunnews.com/Citra Agusta Putri Anastasia/B Ambarita/Kompas.com/Ghinan Salman/Ardito Ramadhan)