TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa pernyataan ketidakpuasan massa warga Papua kembali pecah di hari Rabu (21/8/2019) kemarin. Aksi demonstrasi memprotes persekusi mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang terjadi di Kabupaten Fakfak dan Mimika.

Mengutip Kompas,com, aksi unjuk rasa berujung ricuh di Fakfak. Awalnya, sekitar 500 orang berkumpul menggelar aksi unjuk rasa terkait penangkapan sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.

Aksi tersebut sempat memanas, yang diduga dipicu pengibaran bendera Bintang Kejora. Bendera itu kerap kali dikaitkan dengan referendum Papua.

"Di Pasar Thumburuni, pukul 09.00-13.00 WIT, telah selesai dengan massa kurang lebih 500. 1 korban luka berat karena bentrok antar massa," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ketika dihubungi, Rabu.

Satu korban luka merupakan warga.

Namun, tidak disebutkan lebih lanjut mengenai penyebab luka warga tersebut.

Akibat aksi itu, polisi mencatat dua bangunan mengalami kerusakan, dua mobil, serta kaca sejumlah rumah pecah.

Aaksi massa juga terdeteksi di Sorong dengan massa berjumlah 2.000 orang dan di Maybrat dengan total 200 orang.

Namun, aksi di kedua daerah tersebut berjalan lancar. Sementara, untuk wilayah Papua, terdapat aksi unjuk rasa di Timika dan Biak.

Aksi di kantor DPRD Kabupaten Mimika tersebut diikuti sekitar 5.000 orang. Tak ada korban jiwa saat aksi tersebut. Namun, terdapat sejumlah kerugian materiil berupa bangunan dan kendaraan.

"Timika, di Kantor DPRD, pukul 08.00-14.00 WIT, telah selesai dengan massa kurang lebih 5.000 orang, korban nihil, kerugian materi yaitu 1 ruko dibakar, pos Kantor DPRD, 2 mobil patroli, 1 bus, dan 1 truk pecah kaca, serta beberapa motor rusak," ungkapnya.

Selanjutnya, Dedi mengatakan, terdapat aksi unjuk rasa di Biak.

Namun situasi berlangsung kondusif, dan sejumlah perwakilan massa sedang berdialog dengan Bupati Biak. 

Kerusuhan di Timika

Selain di Fakfak, kerusuhan juga terjadi di Mimika, Papua Barat pada (21/8/2019).

Jurnalis Kompas.com, Irsul, yang memantau di lapangan mengatakan, ribuan demonstran yang berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Mimika merusak berbagai fasilitas umum seperti gedung DPRD Mimika, bangunan di sekitar gedung DPRD hingga mobil yang berada di jalan.

"Selain itu, massa juga memblokade jalan Cendrawasih," kata Irsul via sambungan telepon.

Sementara itu, dua aparat terluka saat menghalau massa dalam peritiwa kerusuhan di Timika, Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019).

Saat peristiwa terjadi, massa pengunjuk rasa melempar batu ke arah petugas yang berjaga di gedung DPRD Mimika.

Akibatnya, dua aparat terluka, yakni satu dari Polri dan satu lagi dari TNI.

Keduanya kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kerusuhan terjadi saat sedang massa pengunjuk rasa tiba-tiba melempar batu ke arah kantor DPRD Mimika dan ke polisi.

Saat dipukul mundur, massa terpecah bagi dua ke arah Kota Timika dan SP 2. 

Wagub Papua Barat curiga ditunggangi

Melansir Kompas.com, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani membenarkan terjadinya kerusuhan di Fakfak pada Rabu pagi.

Massa membakar kantor Dewan Adat dan Pasar Thumburuni di Fakfak serta beberapa fasilitas umum lainnya.

"Beberapa jam lalu terjadi pembakaran kantor Dewan Adat dan Pasar Tumburuni," kata Lakotani.

Menurut Lakotani, kerusuhan ini disebabkan adanya konsentrasi massa sejak Selasa (20/8/2019) malam yang berada di dua titik.

Lakotani menambahkan, penyebab kerusuhan di Fakfak masih merupakan lanjutan dari aksi protes atas rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Ia menduga aksi kerusuhan ini sudah ditunggangi pihak-pihak tertentu.

Hal senada diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo.

Menurutnya kericuhan di Fakfak, Papua Barat disebabkan karena provokasi sekelompok orang.

"Hanya segelintir orang yang memang mencoba memprovokasi masyarakat. Itu sedang diidentifikasi. Dan beberapa simbol-simbol juga sudah diamankan oleh aparat kepolisian," ujar Dedi saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Aparat disiagakan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan bahwa situasi tersebut dapat dikendalikan aparat keamanan.

"Ada pergerakan massa di Fakfak juga, diduga melakukan pembakaran di pasar dan beberapa objek vital, tetapi Insya Allah bisa dikendalikan," ujar Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Iqbal, personel TNI-Polri mengedepankan upaya persuasif dengan melakukan komunikasi dengan massa.

"Kepolisian, TNI, mengedepankan upaya-upaya persuasif, komunikasi dengan di-support penuh oleh seluruh tokoh agama, tokoh sentral di sana, tokoh masyarakat," ucap Iqbal.

Ia mengatakan ada tambahan personel sebanyak 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.200 orang yang didatangkan dari Polda terdekat.

Mereka didatangkan bukan hanya untuk mengamankan Fakfak, tapi juga sejumlah titik demonstarsi lainnya seperti Sorong dan Manokwari.

"Ini sangat tergantung dengan perkiraan intelijen. Kita tidak tahu eskalasinya bagaimana, saat ini masih dikendalikan polres setempat," tutur Iqbal.

"Tapi, Kapolda Papua Barat tentunya mengambil secara cepat, mungkin dari Manokwari, atau yang baru tiba dari Kaltim agar segera dipertebal di Fakfak," ucapnya.

Setelah pengiriman personel ke Manokwari, Sorong dan Fakfak, menurut Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, personel Brimob Bantuan Kendali Operasi (BKO) akan dikirim ke 3 kabupaten lain.

"Untuk daerah lain supaya tidak meluas, kita sedang pertimbangkan untuk kita kirim (BKO). Di Maybrat berdasarkan laporan Pak Kapolda, itu sudah dikirim untuk membantu pengamanan di sana dan juga di Sorong Selatan. Saya kira Kaimana juga akan kita kirim," ujar Lakotani saat dihubungi, Rabu (21/8/2019).

Akses internet diperlambat

Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemkominfo) menyatakan, akses internet di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sengaja diperlambat atau throttling mulai pukul 09.00 WIT.

Rencananya, akses internet akan mulai pulih pukul 18.00 WIT, sehingga perlambatan akses internet akan dilakukan selama 9 jam.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu melalui sambungan telepon ke Kompas.com, Rabu (21/8/2019) siang.

"Throttling ini hanya di Fakfak, daerah lain sudah mulai normal sejak kemarin," kata dia.

Menurut dia, throttling merupakan perlambatan akses bandwhidth atau kecepatan akses data, bukan blokir total akses layanan data atau internet.

Artinya, pengguna layanan telekomunikasi masih bisa mengirimkan gambar atau video, tetapi lama sampainya.

Sementara itu, layanan suara untuk menelepon dan layanan SMS masih berfungsi.

Sebelumnya, Ferdinandus mengatakan, perlambatan akses internet ini atas permintaan Polri.

"Polri meminta Pak Menteri, kemudian perintah tim kami untuk memperlambat seluruh operator seluler yang berfungsi di sana. Biasanya sampai sore atau malam," katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak meneruskan informasi yang masih meragukan.

Pesan Jokowi

Presiden Joko Widodo (jokowi) menelpon Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan berharap agar masyarakat Provinsi Papua Barat menahan diri dan hidup dalam kedamaian.

Pesan Presiden Jokowi tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat Rapat Forum Pimpinan Daerah Papua Barat dan Tokoh Masyarakat di Kota Sorong, Rabu (21/8/2019).

Jokowi menelepon Dominggus terkait ricuh di Papua Barat.

Selain itu Jokowi juga menanyakan langsung situasi Papua Barat saat ini.

Dia mengatakan, Pemerintah Papua Barat telah melaporkan kepada Presiden bahwa kondisi daerah Papua Barat telah aman terkendali.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan salam damai bagi seluruh masyarakat Papua Barat dan mengharapkan masyarakat hidup berdampingan dalam kedamaian.

"Prediksi juga mengharapkan masyarakat Papua Barat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," ujarnya.

Dominggus Mandacan berharap masyarakat Provinsi Papua Barat menjaga situasi keamanan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sampaikan aspirasi sesuai jalur yang benar dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis," katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Telepon, Ini Pesan untuk Gubernur Papua Barat Pasca-Kerusuhan Manokwari hingga Timika