TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI F-PKS, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, wacana penambahan 10 pimpinan MPR periode mendatang, akan diputuskan bersama pada akhir Agustus mendatang.

Hidayat memastikan, kepastian akan diambil dalam rapat gabungan antara pimpinan MPR, pimpinan fraksi partai politik, dan seluruh anggota MPR.

"Secara prinsip itu (penambahan 10 pimpinan), bagian dari pada wacana yang berkembang dan tentu pimpinan MPR akan mengakomodasi wacana-wacana yang ada. Keputusannya, tentu akan diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR, dengan pimpinan fraksi dan kelompok Anggota MPR," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca: Cak Imin Bantah Punya Masalah dengan Rusdi Kirana

"Mungkin akan dilakukan pada akhir Agustus ini, tunggu saja nanti waktunya. Finalnya pada saat rapat gabungan pimpinan MPR yang akan diselenggarakan InsyaAllah di akhir Agustus," imbuhnya.

Ia menambahkan, saat ini pembahasan rapat MPR yang telah dilakukan, baru sebatas pembahasan tata tertib MPR, untuk periode mendatang.

Hidayat menyebut, penambahan terkait kursi pimpinan MPR, masih menjadi dinamika yang sampai saat ini terus berkembang.

Baca: 7 Bulan Cerai dari Gisella Anastasia, Gading Marten Akui Sedang Naksir Dokter Cantik

"Bahas tentang tatib MPR tidak ada yang sangat spesifik, terkait masalah tatib itu karena tatib memang harus dibuat ya oleh pimpinan MPR periode sebelum nya utk dipergunakan untuk pimpinan MPR yang baru. (Wacana penambahan) Dinamika belum selesai. Jadi biarlah dia, menjadi bagian dari yang akan dibahas ditingkat paripurna," pungkasnya.

Sebelumnya, berkembang wacana penambahan pimpinan MPR RI menjadi 10 orang.

Wacana tersebut dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaoanan Daulay.

Baca: Pihak PLN Tak Hadir, Sidang Gugatan Pemilik Ikan Koi Kembali Ditunda

“Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, dirubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.” kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan,  Jakarta, Senin, (12/8/2019).

Menurut Saleh , MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan di mana semua fraksi dan kelompok menyatu. Sehingga di MPR tidak ada kelompok koalisi dan oposisi.

"Karena yang ditekankan di MPR adalah NKRI,"katanya.