Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mantan Kepala Bappeda Jatim Dicecar KPK Terkait Prosedur Pemberian Bantuan ke Pemkab Tulungagung

KPK melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Mantan Kepala Bappeda Jatim Dicecar KPK Terkait Prosedur Pemberian Bantuan ke Pemkab Tulungagung
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Dua saksi itu adalah, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur Zainal Abidin dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nuwiyatno. 

Keduanya diperiksa untuk tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait prosedur pemberian bantuan dari Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung," beber Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Kamis (22/8/2019).

Dalam kasus ini, Febri merinci, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sekitar 50 orang saksi dari unsur DPRD Kabupaten Tulungagung, PNS Pemkab Tulungagung, serta unsur swasta.

Baca: Kata Gading Marten Akan Ada Waktunya Ngobrol Bareng Wijin

Baca: Akademisi Sebut Papua akan Pilih Jalannya Sendiri bila Rasisme di Surabaya Tak Ditangani Serius

Baca: Kronologi Perseteruan Aura Kasih dan Yan Widjaya, sampai Ancam Perkarakan dengan UU ITE

Baca: Soal Kerusuhan di Papua, Ridho Slank Tagih Ketegasan Jokowi

Sedangkan, dalam beberapa minggu terakhir KPK lakukan sejumlah kegiatan di Surabaya dan mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat atau mantan pejabat Pemprov Jawa Timur.

Mereka antara lain, Ahmad Sukardi, mantan Sekretariat Daerah Jatim; Budi Juniarto, Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jatim; Budi Setiawan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jatim; Fattah Jasin, Kepala Dinas Perhubungan Jatim; Hendry Setyawan, PNS Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); R.B. Fattah Jasin, Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ; dan Toni Indrayanto, Kabid Inpraswil Bappeda Jatim.

"Pada sejumlah saksi dari unsur pejabat di Pemprov Jawa Timur ini fokus KPK adalah pada aspek penganggaran, khususnya proses alokasi Bantuan Keuangan dari anggaran Pemprov ke Kab/Kota di Jatim, khususnya Tulungagung," ungkap Febri.

Untuk diketahui, KPK pernah menggeledah kediaman Zainal Abidin di Jalan Asem Nomor 1, Surabaya, Jawa Timur.

Namun, belum diketahui apa saja yang diamankan KPK dari penggeledahan di rumah pribadi Zainal Abidin tersebut.

Selain Zainal Abidin, KPK juga memanggil satu saksi lainnya yakni, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nuwiyatno. Dia juga akan diperiksa untuk tersangka Supriyono.

Dalam perkara ini, Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha.

Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas