PAN Minta Pemerintah Tidak Diam Saja Hadapi Kerusuhan Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PAN Yandri Susanto setuju pemerintah dan penegak hukum hati-hati dalam menanggulangi kerusuhan di Papua.

Namun menurutnya, bukan berarti pemerintah diam saja terhadap kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat itu.

"Saya baru kali ini melihat ada kerusuhan, demo yang membakar fasilitas negara itu hanya ditonton oleh aparat, tidak ada satupun untuk menghalang-halangi," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (22/8/2019).

Baca: Lahan 3.000 Hektar Dipersiapkan untuk Ibu Kota Baru di Kalimantan

Berbeda bila kerusuhan tersebut terjadi di daerah lain, yang langsung ditindak tegas oleh aparat. Seharusnya kata Yandri aparat penegak berlaku sama pada kerusuhan Papua.

"Artinya hukum di republik Indonesia itu tidak boleh tebang pilih, jangan sampai juga kelonggaran aparat untuk tidak bertindak tegas itu menjadi lobang yang menganga buat para pihak untuk terus menekan dengan cara yang brutal, Karena mereka menganggap pihak Jakarta tidak akan merespon itu dengan kekerasan atau tindakan tegas," katanya.

Yandri menyayangkan bahwa tindakan anarki di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat terkesan dibiarkan. Aparat keamanan tidak memukul mundur pengunjukrasa.

Baca: Breaking News: Insiden Penusukan di Banjarsari Solo, Korban Tewas di Rumah Sakit

"Pemadam kebakaran masuk itu nggak ada, seperti dibiarkan dan kita menyayangkan itu," katanya.

Yandri setuju bila tindakan persekusi dan rasial kepada mahasiswa Papua harus diusut tuntas. Namun hal itu bukan berarti unjukrasa anarki yang memprotes persekusi dan rasial tersebut dibiarkan.

"Tapi bukan berarti setiap daya tekan mereka terhadap Jakarta atau terhadap Indonesia itu dengan kekerasan kemudian kita tidak bisa bertindak, itu menurut saya akan lebih parah akan dianggap tidak berdaya gitu," katanya.

Sebelumnya kerusuhan terjadi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat yang dipicu tindakan persekusi dan rasial kepada mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Kerusuhan terjadi di Manokwari, Sorong, Fak-fak, kemudian Timika. Kerusuhan menyebabkan pasar dan gedung DPRD di bakar. Bahkan bandara di Sorong ikut menjadi sasaran amuk massa.