TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Keberadaan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur kini menjadi sorotan, setelah munculnya rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Daerah Bukit Soeharto digadang-gadangkan menjadi kandidat calon Ibu Kota Baru Republik Indonesia (RI), terutama kala ada kunjungan dari Presiden Joko Widodo ke Bukit Soeharto di Mei 2019 lalu semakin memberi ketenaran nama Bukit Soeharto.

Keberadaan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur bisa dibilang luas, daratannya memiliki luasan sekitar 61.850 hektare.

Diskusi di Bappenas sebelum ada kunjungan Presiden Joko Widodo, sempat sebutkan Bukit Soeharto pas dijadikan lokasi Ibu Kota Baru.

Tapi hal ini kemudian berubah saat dalam kegiatan pembukaan Kegiatan Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2020-2024 di Novotel-Ibis Balikpapan, Selasa (20/8/2019).

Baca: Jimmy Harefa, Putra Mantan Ketua KPUD Nias Utara Dipastikan Korban Pembunuhan

Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dan dihadiri seluruh kepala daerah yang ada di Pulau Kalimantan.

Usai membuka acara tersebut, Bambang Kepala Bappenas dihadapan seluruh wartawan mengungkapkan, Bukit Soeharto tidak lagi menjadi jagoan sebagai lokasi Ibu Kota Baru.

Berikut 3 alasan Bukit Soeharto dicoret dari daftar kandidat calon ibu kota baru RI:

1. Bukit Soeharto Hutan Lindung

Kepala Bappenas menegaskan, Ibu Kota Baru tidak berada di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur.

Tetapi pernyataan ini pun belum disambung dengan penjelasan konkrit lokasi Ibu Kota Baru, sebab ini nanti ranah penyampaiannya ada di Presiden Joko Widodo.

Dijelaskan di Kota Balikpapan, bahwa Bukit Soeharto dicoret dari daftar kandidat lokasi Ibu Kota Baru RI.

Demikian disampaikan Kepala Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.

"Ini Bukit Soeharto kan hutan lindung," ungkapnya.

Secara definsi, hutan lindung adalah kawasan yang memiliki fungsi untuk melindungi ekosistem dan menjaga kualitas lingkungan, seperti memelihara kesuburan tanah, mencegah erosi, menyimpan cadangan air, serta sebagai habitat bagi flora dan fauna.

Tetapi pada akhirnya, Tahura Bukit Soeharto itu bukan masuk hutan lindung.

Mengacu pada aturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Kementerian Lingkungan Hidup disebutkan, Bukit Soeharto merupakan kawasan hutan konservasi yang secara definisi hutan konservasi bagian dari bentuk keanekaragamaan hayati lingkungan hidup dengan tujuan menghindari adanya kepunahan.

Pemanfaatannya pun perlu bijaksana dan bertanggungjawab atas semua yang sudah ada.

2. Posisi Bukit Soeharto Dianggap Penyumbang Oksigen

Alasan mendasar Kepala Bappenas mencoret Bukit Soeharto dari daftar kandidat Ibu Kota Baru karena kawasan ini dianggap sebagai tempat penyumbang oksigen.

Atau ibaratnya paru-paru dunia yang harus terus dijaga, demi kemanfaatkan bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia.

"Kami berkomitmen, semua pihak komitmen tidak akan mengurangi hutan lindung kita. Lindungi Kalimantan kita. Itu paru-paru dunia," ungkap Kepala Bappenas di Kota Balikpapan.

3. Tidak Bisa Diganggu Gugat

Kali ini di acara ILC TvOne, Kepala Bappenas sebutkan, Bukit Soeharto itu tidak bisa diganggu gugat, mengingat ini menurut Bambang sebagai kawasan hutan lindung.

"Bukit Soeharto tidak akan diganggu gugat. Karena itu adalah hutan lindung," ujar Bambang Brodjonegoro, jelaskan soal rencana pemindahan ibu kota Indonesia.

Menanggapi adanya pencoretan Bukit Soeharto jadi kandidat Ibu Kota Baru, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi masih merasa optimistis, Kalimantan Timur diterima, tetap dipilih menjadi Ibu Kota Baru bagi Republik Indonesia.

"Tetap optimistis, sekitaran Bukit Seoharto sekitarnya kan ada, wilayah sekitarnya masih bisa," ujarnya.

Diimpikan Ibu Kota Baru di Bukit Soeharto

Sebelum Kepala Bappenas sebutkan Bukit Soeharto dicoret dari kandidat Ibu Kota Baru, terungkap, ada niatan ingin menjadikan Ibu Kota Baru dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengembalikan Bukit Soeharto ke fungsi awal, Bukit Soeharto perlu dilakukan revitalisasi.

Baca: Rocky Gerung Kena Tegur Karni Ilyas saat Kritik Rencana Jokowi Memindah Ibu Kota, Begini Reaksinya

Saat itu, Kepala Bappenas, Bambang, berkeinginan Ibu Kota Baru di Bukit Soeharto pastinya akan selamatkan lingkungan hidup di kawasan Bukit Soeharto.

Dia pun mengetahui selama ini Bukit Soeharto dalam kondisi yang tidak sebagaimana mestinya.

Bambang pun dalam acara diskusi ilmiah pernah memberikan pernyataan, andai Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Bukit Soeharto dipilih sebagai lokasi Ibu Kota Baru, pastinya pemerintah akan menempatkan hutan lindung ke fungsi awalnya.

Selama ini, ujar dia, Bukit Soeharto mengalami kerusakan sumber daya alam, tentu saja dijadikan Ibu Kota Baru akan dipulihkan, dikembalikan lagi ke fungsi awal.

Pusat pemerintahan nanti berada di area hutan lindung Soeharto, tidak akan ganggu merusak musuk ke hutan lindung.

Pernah suatu ketika, Bambang kunjungi Bukit Soeharto, terlihat sudah tidak lagi terlihat layaknya sebagai hutan lindung, sudah ada lubang tambang, perkebunan sawit.

"Kami berada di jalan tol membelah hutan lindung. Lihat kiri dan kanan jalan, merasa lahan ada yang sudah dikerjakan," kata Bambang.

Berangkat dari kondisi seperti itu, Bambang pun mengandaikan, Ibu Kota Indonesia di Kaltim, menjadikan Bukit Soeharto berdaulat kembali sebagai hutan lindung, negara pastinya akan menjadi payung pelindung di kawasan Bukit Soeharto.

"Jikalau Ibu Kota Indonesia di Kaltim, negara memastikan, akan memasukkan misi revitalisasi Bukit Soeharto menjadi hutan lindung lagi," tutur Bambang.

Baca: Najwa Shihab dan Satu Studio Terdiam Dengar Fakta Trans Papua yang Dibeberkan oleh Federasi KontraS

Sisi lainnya, mengutip dari Kompas TV dalam acara Mencari Pemimpin, Hanta Yudha, Direktur Eksekutif Poltraching, menyatakan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, merupakan masa jabatan akhir Presiden Joko Widodo yang sudah dua periode.

"Beban politiknya sudah rendah di periode kedua. Sekarang jadi politik kinerja untuk legacy di ujung masa jabatan beliau (Presiden Joko Widodo)," ungkapnya.

Ditambahkan, Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden RI, menceritakan pengalamannya di tahun 2004 yang pernah menduduki di tim Pansus Ibu Kota Negara masa periode 2004-2009, melalukan studi mengenai pemindahan ibu kota.

Waktu itu, studi ini dilakukan ke New Delhi India dan negara Malaysia di Kuala Lumpur.

Terungkap dari kedua negara ini merasa optimistis bisa memindahkan atau melakukan pemindahan ibu kota dari daerah asal ke daerah baru.

"Kami jadi pansus di 2004-2009, pansus ibu kota negara. Kami sempat lakukan studi di New Delhi dan Kuala Lumpur. Ini dua negara optimisme, bisa dilakukan," ujarnya.

Baca: Menteri Jokowi Pastikan Ibu Kota Baru RI Pindah ke Kaltim

Kemudian negara Indonesia mencoba melakukan pemindahan ibu kota, tentu saja tidak ada yang salah, jika dikritik dalam hal kondisi keuangan dan ekonomi negara bukan menjadi persoalan.

Negara Indonesia bisa lakukan pemindahan ibu kota. "Memang ada yang masalah dengan ekonomi negara kita?," tuturnya. (Tribunkaltim.co/BudiSusilo)

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Inilah 3 Hal Bukit Soeharto di Kalimantan Timur Dicoret dari Daftar Kandidat Calon Ibu Kota Baru RI