Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kepada kaum muda bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan negara pasca perang dingin tidak lagi berfokus pada isu persaingan ideologis blok barat dan timur.

Arus demokratisasi dan interdependensi, serta isu lingkungan turut memegang peranan penting dalam mengubah pola interaksi antar negara dimana semuanya terangkai dalam konstruksi globalisasi sebagai simpul utamanya.

"Perubahan fokus isu secara signifikan mengubah peta geopolitik dan geostrategi hampir di seluruh kawasan, diikuti instabilitas yang potensial menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah negara. Kondisi tersebut memaksa seluruh negara untuk menata ulang sistem keamanannya. Isu keamanan menjadi lebih komprehensif dan berorientasi global," ujar Bamsoet saat membuka Musyawarah Nasional Ke-2 Pengurus Pusat Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila, di Jakarta, Jumat (25/8/2019) malam

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta teknologi transportasi telah mempercepat arus informasi, arus finansial global dan mobilitas manusia.

Baca: Ayu Azhari Terbang ke London Perkenalkan Kuliner Indonesia

Baca: Ramalan Zodiak Cinta Besok Minggu 25 Agustus 2019, Gemini Gelisah, Capricorn Jangan Cemburu

Baca: Prediksi Skor Liverpool vs Arsenal, Malam Ini Live TVRI, Perebutan Puncak Klasemen Liga Inggris

Berbagai fenomena perubahan tersebut bukan tidak mungkin membawa ekses yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara.

Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi ancaman non fisik seperti penanaman nilai-nilai kehidupan asing yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa.

"Untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja.

Untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada tiga pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideologi," jelas Bamsoet.

Sebagai senior, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan kader SAPMA Pemuda Pancasila harus sepenuhnya menyadari bahwa setiap warga negara dalam lapisan masyarakat secara bersama-sama harus memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran sertanya membela negara.

Beban besar membangun kekuatan pertahanan negara akan lebih ringan apabila ada gerakan sinergi dari seluruh komponen bangsa.

"Sebagai bagian dari kaum intelektual, SAPMA Pemuda Pancasila harus memiliki semangat untuk turut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat dilakukan melalui jalur formal dan jalur non formal. Terkait jalur formal, saat ini DPR RI tengah bersiap bersama pemerintah menyusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Pertahanan.

Pada saat RUU ini kelak menjadi UU, maka para SAPMA Pemuda Pancasila perlu mempelajarinya dengan seksama, sehingga dapat memahami prosedur-prosedur yang ada apabila berminat untuk mengabdikan diri melakukan bela negara," papar Bamsoet.

Sedangkan jalur informal, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, dalam melakukan pembelaan negara pengertiannya adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan basis ideologi yang kuat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, apapun latar belakang para kader SAPMA Pemuda Pancasila, tetap harus berada di depan untuk menyebarkan arti penting Pancasila dan NKRI sebagai jati diri bangsa.