Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemindahan Ibu Kota Negara

Usul Tak Ada Kepala Daerah di Ibu Kota Baru, Kemendagri: Lebih Mudah Komando Langsung dari Pusat

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut kemungkinan tak ada kepala daerah di Ibu Kota baru

Usul Tak Ada Kepala Daerah di Ibu Kota Baru, Kemendagri: Lebih Mudah Komando Langsung dari Pusat
Kolase Tribunkaltim.co
Maket salah satu desain Ibu Kota Baru RI versi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang akan diterapkan di Pulau Kalimantan nanti. 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut kemungkinan tak ada kepala daerah di Ibu Kota baru.

Alasannya, agar komando langsung diarahkan dari pemerintah pusat.

Baca: Kemendagri Usul Wilayah Ibu Kota Baru Tidak Sedang Gelar Pilkada

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menilai skema tersebut lebih memudahkan dalam hal koordinasi pemerintahan di Ibu Kota baru.

Nantinya, jabatan kepala daerah diganti dengan seseorang yang katanya bertindak sebagai pengelola kawasan.

"Ada semacam pengelola atau apa nanti, tapi kita tunggu kajian dari Bappenas. Kita katakan kalau administratif itu jauh lebih gampang komandonya dari pusat," ucap dia dalam diskusi di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Kemendagri juga mendorong hasil kajian yang dilakukan para pakar soal bentukan daerah di Ibu Kota baru.

Yakni mengedepankan daerah administratif, dibanding daerah otonom.

Sebab usulan itu senada dengan mereka yang juga menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kawasan calon Ibu Kota baru Indonesia, bukan daerah otonom.

Sarannya, wilayah tersebut harus benar-benar tenang dan tidak diwarnai hiruk-pikuk politik lokal.

Baca: KPU Mulai Bicarakan Anggaran Pilkada 2020 dengan Pemda dan Kemendagri

Sebab berdasarkan pengalaman Kemendagri, politik lokal kerap mencampuri kebijakan yang diambil pemerintah pusat.

"Kami sarankan lokasi Ibu Kota adalah tempat yang betul-betul tenang dan tidak berwarnai dengan hiruk-pikuk politik lokal," ujarnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemindahan Ibu Kota Negara

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas