Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya akan mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan pada Senin (26/8/2019) hari ini.

TRIBUNNEWS.COM - Setelah pemindahan ibu kota ke Kalimantan jadi teka-teki, akhirnya pemerintah akan menentukan.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil menyebut lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur.

"Iya Kaltim benar," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019), dikutip dari Kompas.com.

Baca: Siang Ini, Jokowi Akan Umumkan Ibu Kota Negara yang Baru

Baca: Pesan Zulkifli Hasan kepada Pemerintah: Selesaikan Dulu Gejolak di Papua, Baru Bicara Ibu Kota Baru

Namun, Sofyan Djalil masih belum menyebutkan dimana lokasi pastinya ibu kota baru ini.

Sofyan tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi yang ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara baru.

"Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, begitu lokasi pasti calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.

Baca: Amankah Lokasi Ibu Kota Baru dari Gempa? Ini Penjelasan BMKG soal 3 Sesar di Kalimantan

Baca: Politikus PDIP Sebut Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Bisa Mendongkrak Perekonomian dan SDM

"Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya)," ucap dia.

Berikut kabar terkini pemindahan ibu kota ke Kalimantan, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Presiden Jokowi Umumkan Hari Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menggelar konferensi pers terkait pemindahan ibu kota negara.

Rencananya, konferensi pers akan digelar di Istana Negara Senin siang, pada pukul 13.00 WIB.

Kabar pengumuman pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan diketahui dari unggahan video di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (26/8/2019).

Baca: Ibu Kota Pindah, Ketua MPR: Selesaikan Dulu soal Papua

Baca: Jadi Calon Lokasi Ibu Kota Baru, Pulau Kalimantan Disebut BMKG Punya Tingkat Kegempaan yang Rendah

Dalam video yang berdurasi kurang lebih 1 menit itu, disematkan beberapa petikan pernyataan Jokowi soal ibu kota yang baru.

Termasuk saat Jokowi meminta izin akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan saat pidato kenegaraan di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (16/08/2019).

2. Kata Kemendagri soal Pernyataan Sofyan Djalil

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil terkait pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan.

Menurut Kemendagri, pernyataan Sofyan Djalil tentang pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan merupakan daerah yang disebut baru alternatif.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal mengatakan, keputusan resmi tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca: 4 Negara di Dunia yang Pernah Pindahkan Ibu Kotanya, Mulai Dari India Hingga Brasil

Baca: Ini Kata Kemendagri Sebut Pernyataan Sofyan Djalil soal Lokasi Ibu Kota Baru

"Saat ini masih dalam kajian, kemarin (pernyataan) Menteri ATR itu alternatif, fixed nya kami masih tunggu pak presiden," kata Akmal di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Sehingga, lanjut Akmal, pemerintah pusat belum secara resmi menetapkan wilayah Kalimantan Timur sebagai wilayah Ibu Kota Negara yang baru.

Yang sudah ditetapkan baru sebatas pulaunya saja.

"Belum ada penetapan teritorial otonom, tapi pulau sudah," ujar Akmal.

Menurut Akmal, sebelum menentukan kepastian lokasi ibu kota baru, banyak tahapan yang harus dilalui.

Baca: Usul Tak Ada Kepala Daerah di Ibu Kota Baru, Kemendagri: Lebih Mudah Komando Langsung dari Pusat

Baca: Kemendagri Usul Wilayah Ibu Kota Baru Tidak Sedang Gelar Pilkada

Seperti penyusunan master plan, kalkulasi besaran biaya, kelembagaan, otoritas pemerintahan dan hal dengan sifat teknis lainnya.

"Banyak tahapan lokasi dilakukan, bahan, master plan, kalkulasi, besaran biaya, kelembagaannya, otoritas pemerintah dan berbagai teknis lain," ungkap dia.

3. Dikritik Menteri Orde Baru

Menteri di zaman Orde Baru yang sekaligus ekonom senior, Profesor Emil Salim menanggapi pernyataan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo terkait ibu kota baru.

Awalnya, Eko Sulistyo mengeklaim pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan demi pembangunan yang merata di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Eko Sulistyo saat menjadi narasumber di acara, Sapa Indonesia, pada Jumat (23/8/2019).

"Untuk pemerataan pembangunan, karena selama ini juga masalah ketimpangan regional juga masih tinggi," kata Eko Sulistyo dikutip TribunJakarta.com dari tayangan langsung Kompas TV.

Baca: Pindah Ibu Kota, Kemendagri: DPR Belum Dilibatkan Karena Kajian Masih Berlangsung

Baca: Soal Pemindahan Ibu Kota, Sejarawan LIPI Sebut Perlu Ada Badan Otoritas Khusus

Hal itulah yang membuat Emil Salim menanggapi secara emosional pernyataan Eko Sulistyo.

Lantas, Emil Salim membeberkan fakta hingga menyinggu soal Aceh dan Batam.

Emil Salim menilai dana untuk pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan sebesar Rp 446 triliun sangatlah besar.

Dirinya juga menilai jika uang sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah dengan sebaik mungkin, yakni untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan.

"Rp 446 triliun adalah uang besar yang dipakai untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan," tegas Emil Salim.

Emil Salim lantas membongkar fakta alasan pemerintah melakukan pemindahan ibu kota demi pemerataan pembangunan cuma omong kosong belaka.

Pasalnya pembangunan besar-besaran di Aceh dan Batam nyatanya tak memberikan efek yang berarti terhadap kemajuan dua daerah tersebut.

Baca: Menteri di Era Orde Baru Kritik Rencana Pemindahan Ibu Kota RI

Baca: Kemendagri: Jangan Pilih Daerah Otonom Jadi Ibu Kota Baru

"Dan pembangunan Batam dan Aceh tidak membuktikan, memicu pemerataan ekonomi di Aceh atau di Batam," ucap Emil Salim.

"Jadi yang keliru adalah seolah-olah pembangunan kota baru menjadi pemicu pembangunan yang menimbulkan pemerataan, salah!" tambahnya dengan emosional.

Menurut mantan menteri di zaman Presiden Soeharto tersebut, yang dapat memicu pemerataan pembangunan adalah dengan mengembangkan SDM.

"Karena yang memicu pembangunan adalah sumber daya manusia, otak, dan akal," ujar Emil Salim.

Uang ratusan triliun, kata Emil Salim, jika digunakan untuk memindahkan ibu kota, maka anggaran untuk pendidikan masyarakat Indonesia akan berkurang.

"Kalau dilarikan untuk pembangunan ibu kota, maka dana untuk pendidikan berkurang," kata Emil Salim.

"Itu yang keberatan," tegasnya.

(Tribunnews.com/Whiesa/Sri Juliati/Danang Triatmojo)(TribunJakarta/Rr Dewi Kartika H)