TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengklaim telah memiliki lahan seluas 180 ribu hektar yang akan digunakan sebagai lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono area tersebut mencakup sejumlah kecamatan di Kabupaten Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara.

Namun, ia memastikan, bahwa lokasinya bukan di kawasan Bukit Soeharto.

"Saya lupa kecamatannya, tapi itu di sebelah barat lautnya Bukit Soeharto. Jadi kita hindari yang ada batu baranya. Kalau di sebelah timurnya dia ada batau baranya," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senin (27/8/2019).

Ia menyatakan, kawasan Bukit Soeharto tidak akan diganggu dan justru akan dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan. Saat ini, kawasan tersebut telah beralih fungsi sebagai daerah kelapa sawit.

"Nanti lokasinya di sebelah barat lautnya," kata dia.

Rencananya, pembangunan ibu kota akan dimulai pada pertengahan 2020. Saat ini, desain konsep ibu kota baru masih disusun. Nantinya, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan mencapai Rp 466 triliun.

Basuki menyatakan, dari total kebutuhan anggaran, hanya 19 persen atau sekitar Rp 88,54 triliun yang akan berasal dari APBN. Sisanya, pemerintah mendorong partisipasi swasta dan BUMN untuk pembangunannya melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Diputuskan

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Saat mengumumkan ibu kota baru, Jokowi terlihat didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain itu, terlihat juga sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Baca: Sempat Dicoret, Bukit Soeharto Diyakini Ahli Kehutanan Kalimantan Jadi Calon Kuat Ibu Kota Baru

Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Pengumuman ini juga disampaikan secara langsung melalui live streaming di akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Video itu berjudul "Upcoming Live | Presiden Jokowi Mengumumkan Ibu Kota Baru".

Presiden Jokowi sebelumnya telah menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan saat Sidang Bersama DPD-DPR, Senin (16/8/2019) lalu.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi saat itu.

Jokowi mengatakan, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

Untuk itu, rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks pemerataan.

Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

Jokowi menjamin dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN.

Pemerintah akan dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha.

Sebelum menetapkan ibu kota baru, Presiden pun telah meninjau sebagian wilayah yang menjadi calon ibu kota baru.

Wilayah itu di antaranya Bukit Soeharto di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Kawasan Segitiga Kalimantan Tengah, dan kawasan yang berada di Palangkaraya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim" dan "Menteri Basuki: Ibu Kota Baru di Luar Bukit Soeharto"