TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama DPRD Jabar telah sepakat untuk mengkaji wacana pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota Provinsi Jawa Barat.

Ridwan Kamil mengatakan, wacana itu muncul sewaktu ia menggelar rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar bersama Pansus VII awal pekan lalu.

"Kemarin RTRW Jabar sudah disahkan, untuk sampai 2029. Di dalamnya Rebana sudah masuk kan, penataan jalur transporasi sudah masuk, termasuk persetujuan wacana pusat pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi," ujar Emil, sapaan akrabnya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (29/8/2019) seperti dikutip dari artikel Kompas.com berjudul "Wacana Ibu Kota Jabar Pindah dari Bandung, Ridwan Kamil Usulkan 3 Lokasi Baru"

Baca: Ridwan Kamil Tidak Ingin Ibu Kota Baru Sepi di Malam Hari

Baca: Wawancara Eksklusif dengan Gubernur Kalimantan Timur Terkait Pemindahan Ibu Kota Baru

Langkah Ridwan Kamil ini mirip yang dilakukan Presiden Jokowi yang hendak memindahkan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Lebih jauh Emil menjelaskan, penentuan lokasi baru ibu kota Jabar terbuka untuk seluruh wilayah.

Tiga lokasi ibu kota Jabar baru, pengganti Bandung

Namun, saat ini ada tiga lokasi yang diusulkan.

Yakni di Tegalluar di Kabupaten Bandung, Walini di Kabupaten Bandung Barat. Serta di sekitar wilayah Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka).

Tegalluar dan Walini sebelumnya masuk dalam kawasan pengembangan jalur kereta cepat Bandung-Jakarta.

Sementara wilayah Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka) saat ini merupakan wilayah pengembangan ekonomi baru Jabar.

Butuh kajian

"Ada di Tegalluar, Walini, atau Rebana juga. Terbuka sebenarnya, tapi sementara tiga tempat itu. Indikatornya, semua kemungkinan butuh kajian, minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lain-lain," paparnya.

Sementara itu, Ketua Pansus VIII DPRD Jabar Herlas Juniar mengatakan, dalam pembahasan RTRW Jabar pihaknya belum memasukan rencana pemindahan ibu kota.

Namun, DPRD sudah menyiapkan struktur ruang pembahasan jika suatu saat rencana itu dieksekusi.

"Ada yang menarik dan sempat ramai, kami sudah menyampaikan soal rencana pemindahan ibu kota, Pak Gubernur sudah memahami berdasarkan kajian kami belum bisa dicantumkan dalam draft," ujarnya.

Herlas menuturkan, rencana itu belum bisa masuk dalam revisi RTRW lantaran sampai saat ini belum ada pembahasan mendalam soal rencana tersebut.

“Karena kajiannya kan belum ada, karena itu kami mendorong Pemprov membuat kajian,” tuturnya.

Dampak pemindahan ibu kota Jabar

Herlas membenarkan jika tiga lokasi itu yang diusulkan sebagai ibu kota baru Jabar. Dari tiga lokasi itu, pihaknya menilai ada dampak positif negatif.

Misalnya Tegalluar, meski dekat dari Kota Bandung namun daerahnya cenderung rawan banjir dan pergerakan tanah. Sementara Walini sebagian masuk dalam patahan Lembang.

"Di Kertajati (Majalengka) memang relatif tidak rawan bencana tapi apa dasarnya menetapkan di sana kan butuh kajian," katanya.

"Mana yang mau dipilih itu nanti berdasar kajian, karena itu kita minta dan tidak kita cantumkan dalam RTRW."

Temui Jokowi

Sebelumnya diberitakan,  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Kang Emil sapaan Ridwan Kamil dalam posisi sebagai anak bangsa, di sela-sela pembicaraannya dengan Presiden Jokowi terkait pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat.

"Saya melaporkan penerjemahan konsep pembangunan sumber daya manusia, kami mau ada revitalisasi SMK, revitalisasi 4.0 di Jawa Baratr. Itu juga meminta ada atensi khusus Pak Presiden agar Jabar didukung maksimal. Kedua, memberi masukan soal ibu kota," ujar Kang Emil di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca: Hampir 10 Ribu STNK Terancam Diblokir Karena Tak Lakukan Pembayaran Denda E-Tilang

Menurutnya, tanah 180 ribu hektare untuk pembangunan ibu kota baru, berdasarkan pengalamannya sebagai dosen perkotaan maka dapat menghasilkan sebuah kota yang terlalu luas dan terlalu berorientasi terhadap kendaraan bermotor. 

"Harus dikaji ulang. Karena di masa depan kota futuristik itu kota yang jalan kaki. Kantor, rumah, sekolah harus berdekatan. Kalau kepepet baru (naik) transportasi umum, terakhir baru mobil," ujar Kang Emil. 

Baca: Masih Terjadi Baku tembak, 1 Prajurit TNI Tewas di Tanah Papua, Kena Panah & Senjata Hilang

"Jaangan dibalik. Jangan mendesain ibu kota baru yang mayoritas untuk mobil, untuk bangunan, tapi kemanusiaan, humanistiknya tidak maksimal," sambung Kang Emil. 

Kang Emil berpendapat, luas ibu kota baru nantinya cukup 17 ribu haktare seperti yang dilakukan Amerika Serikat dalam membangun ibu kotanya di Washington DC. 

"Kalau pakai teori Washington DC, sekitar 17 ribu hektare. Maksimal 30-an ribu hektare, itu sudah cukup. Nggak usah 180 ribu hektare," ujarnya. 

Baca: Satu Anggota TNI AD Gugur Terkena Panah dan Sabetan Parang dan Tiga Luka-Luka di Deiyai, Papua

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimatan Timur.

Adapun tanah yang sudah tersedia untuk pembangunan ibu kota baru seluas 180 ribu haktare. Di mana, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.

Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

"Itupun, terutama skema pengolaan aset di Ibu Kota Baru dan di Jakarta. Sisanya kerjasama KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), swasta dan BUMN," ujar Jokowi.