Jokowi Diminta Bentuk Badan Khusus Tangani Perpindahan Ibu Kota

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penetapan lokasi ibu kota baru yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, mendapat respons positif dari banyak pihak.

Satu di antaranya datang dari Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Transforming Indonesia Movement (TIM) Balikpapan, Kevin Lemuel Kusuma.

Baca: Fahri Hamzah: Papua Lebih Perlu Diperhatikan ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Dirinya mengatakan, apa yang sudah dilakukan Kepala Negara sangat tepat dan patut diapresiasi.

Akan tetapi, kata dia, kritis, solusi dan masukan-masukan harus tetap diberikan agar pembangunan ibukota yang ditaksir menghabiskan anggaran Rp 466 triliun, dan lahan seluas 180.000 hektare dapat dibangun cepat sesuai agenda.

"Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi sudah sangat tepat, dan perlu di apresiasi," kata Kevin kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Ia menambahkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Presiden Jokowi.

Presiden, kata dia, harus membentuk suatu badan lembaga yang akan menangani permasalahan pemindahan ibu kota ini.

Hal ini diperlukan untuk koordinasi antar pihak terkait amdal, regulasi, infrastruktur untuk persiapan perpindahan ibukota.

Kevin mengatakan, perpindahan Ibukota ini dilakukan oleh Jokowi dikarenakan Indonesia terdiri dari banyak pulau.

Justru, berpindahnya ibu kota ke Kaltim, dimudahkan untuk membangun sektor-sektor ekonomi yang baru.

Sehingga dalam waktu yang akan datang peningkatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan ekonomi meningkat.

"Jadi bukan hanya di Pulau Jawa saja, hal ini sesuai dengan sila kelima dari Pancasila yaitu 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'," kata Kevin.

Dengan dipilihnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai ibukota baru, dan Samarinda serta Balikpapan sebagai penyangga, itu merupakan hal yang sangat strategis.

Baca: Personel TNI Tewas dalam Kerusuhan di Papua, Legislator PKS: Ini Tamparan Keras Bagi Kita

Sebab, posisi ini berada di tengah-tengah Indonesia.

"Maka dalam hal pendistribusian arus logistik ke Timur Indonesia perlu di perhatikan ke depan, sehingga ke depannya pemerataan ekonomi dan pembangunan bukan hanya terjadi di Kalimantan, namun terjadi di sekitaran Pulau Sulawesi, Papua dan pulau-pulau di sekitaran Pulau Kalimantan," pungkasnya.