Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketika menjalani tes uji kompetensi dan wawancara, calon pimpinan KPK atau Capim KPK Sujanarko mengusulkan tawaran amnesty‎ untuk menuntaskan kasus lama di KPK.

"KPK jilid 1 sampai hari ini terjebak dalam penanganan kasus masa lalu yang jauh. Tingkat kesulitan penanganan kasus masa lampau butuh resources yang sangat besar," kata Sujanarko yang kini menjabat sebagai Direktur Jaringan dan Kerja Sama‎ Antar Komisi dan instansi KPK, di Setneg, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Sebagai solusi, Sujanarko menawarkan dilakukan Amnesty dalam hal ini penundaan penuntutan melalui diskusi pidana.

Masih menurut Sujanarko, Amnesty tersebut bukan instrumen ‎di KPK melainkan kewenangan dari presiden.

Baca: Jadwal dan Rute Kirab Pusaka Malam 1 Suro di Solo, Berlangsung di Liburan Akhir Pekan

Baca: Mengaku Teman Kasat Narkoba Polres Lampung Utara, Afrizal Berhasil Bawa Kabur Honda Jazz

Baca: 4 Awak Kapal Indonesia Diselamatkan Kapal Penangkap Ikan Jepang Yang Terbalik di Hokkaido

Baca: Jasad Pria Terbakar Ditemukan di Dalam Mobil di Bekasi

"Tentu Amnesty itu kewenangan presiden‎. KPK hanya mengusulkan ke pemerintah untuk menuntaskan kasus lama. Nanti bisa dengan Perpu, ini bisa jadi solusi asal ada dukungan politik," tutur Sujanarko.

Penasaran, Ketua Panitia Seleksi Capim KPK, Yenti Garnasih mencecar maksud dari Amnesty apakah kejahatan diampuni atau seperti apa?

Sujarko menuturkan Amnesty yang dimaksud bukan murni pengampunan.

‎"Ini bukan pengampunan murni tapi penuntutan pidana bisa ditunda dengan membayar ganti rugi yang disangkakan. Misalnya kerugian Rp 1 triliun lalu dia bayar Rp 2 triliun. Yang Rp 1 triliun untuk kerugian, satu lagi untuk pernyataan insyaf. Banyak negara sudah menerapkan itu, dengan ini asset recovery juga bisa maksimal," papar dia.

Baca: Dilepas Persebaya, Amido Balde Langsung Disambar Tim Elite Liga 1? Potensial Reuni dengan Djanur

Untuk diketahui, uji publik dan wawancara diikuti 20 calon ‎pimpinan KPK secara bergantian dengan durasi satu jam.

Tes uji publik dan ‎wawancara ini, digelar selama tiga hari berturut-turut mulai 27-29 Agustus 2019. Panelis dalam uji publik itu yakni Yenti Garnasih, Indriyanto Senoadji, Harkristuti Harkrisnowo.

Ada juga Marcus Priyo Gunarto, Diani Sadia, Mualimin Abdi, Hendardi, Hamdi Moeloek serta Al Araf. Pansel turut mengundang dua panelis ialah sosiolog hukum Meutia Ghani dan pengacara Luhut Pangaribuan.

20 nama

Sebelumnya Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK mengumumkan sejumlah nama yang lolos dalam proses seleksi profile assessment atau penilaian profil.

Pengumuman dilakukan di lobby Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, pada hari ini, Jumat siang (23/8/2019).

Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Ganarsih mengatakan, 20 nama tersebut berasal dari berbagai latar belakang.

Sebelumnya 40 nama itu mengikuti seleksi Profile Assessment yang dilakukan pada 8-9 Agustus 2019, di Lemhanas RI Jakarta.

Baca: Mantan Bupati Garut Terjaring Operasi Satpol PP di Hotel, Ini yang Terjadi Selanjutnya

"Nantinya setelah dinyatakan lolos, peserta wajib mengikuti tes kesehatan pada 26 Agustus 2019, wawancara dan uji publik 27-29 Agustus 2019," kata Yenti.

Berikut nama-nama Capim KPK yang Lolos Profile Assessment berdasarkan abjad :

1 . Alexander Marwata - Komisioner KPK

2. Antam Novambar - Anggota Polri

3. Bambang Sri Herwanto - Anggota Polri

4. Cahyo RE Wibowo - Karyawan BUM

5. Firli Bahuri - Anggota Polri

6. I Nyoman Wara - Auditor BPK

7. Jimmy Muhamad Rifai Gani - Penasihat Menteri Desa

8. Johanis Tanak - Jaksa

9. Lili Pintauli Siregar - Advokat

10. Luthfi Jayadi Kurniawan - Dosen

11. Jasman Pandjaitan - Pensiunan Jaksa

12. Nawawi Pomolango - Hakim

13. Neneng Euis Fatimah - Dosen

14.. Nurul Ghufron - Dosen

15. Roby Arya - PNS Seskab

16. Sigit Danang Joyo - PNS Kemenkeu

17. Sri Handayani - Anggota Polri

18. Sugeng Purnomo - Jaksa

19. Sujarnako - Pegawai KPK

20. Supardi - Jaksa