TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses seleksi capim KPK kini menyisakan 20 kandidat dari beragam profesi. Selanjutnya setiap capim akan menempuh test profile assessment yang dibagi berdasarkan profesi para capim di antaranya dosen, PNS, Polri, Kejaksaan, LHKPN dan juga dari internal KPK.

Salah satu kandidat pimpinan KPK yang mencuat ke publik dari institusi Polri adalah Wakabreskrim Irjen Pol Antam Novambar.

Dalam tes wawancara sebelumnya dia beberapa kali dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan sensitif terkait posisi Polri yang sering menjadi polemik publik. 

Satu diantaranya tentang netralitas dirinya saat menjalankan tugas memberantas korupsi.

Baca: Tak Kuat Menahan Malu Usai Bunuh dan Bakar Suami, Aulia Mengaku Ingin Bunuh Diri

Dengan tegas ia menjawab tak akan tersandung konflik kepentingan bahkan saat harus menindak koleganya yang berasal dari Polri jika memang terbukti bersalah.

“Saya orang Sunda. Ada pepatah, 'memancing ikannya dapat, airnya enggak keruh,” ujarnya mengutip pepatah.

Baca: Paus Bungkuk Terdampar di Pinggir Pantai, Jadi Bangkai dan Jadi Tontonan Warga

Maksudnya adalah dalam proses penegakan hukum dia menyatakan siap menindak tegas menindak siapa saja tapi menolak untuk membikin kegaduhan publik.

Menurutnya, proses penegakan hukum di KPK bukan festival yang dipertontonkan hingga rentan menjadi bola liar dan keluar dari substansi kasus yang justru memperkeruh masalah.

Baca: Keluarga Almarhum Edi Chandra Saling Bertangisan Saat Penyerahan Jenazah

“Kita tetapkan, tegakkan hukum tanpa bikin kegaduhan. Kalau pejabat ya tangkap, enggak usah di koran-koran," ujar Irjen Pol Antam.

Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih juga sempat mengajukan pertanyaan serupa. Apakah Antam siap melepas semua kepentingan jika ada seniornya yang  anggota Polri sedang terjerat KPK?

Dengan singkap ia menjawab, “Hajar!”.

Formasi pimpinan KPK yang baru akan berhadapan dengan tugas berat.

Salah satunya mengawal proses belanja barang dan jasa pemerintah saat pemindahan Ibu kota yang tentu melibatkan spektrum kepentingan yang besar.

Uchok Sky Khadafi dari LSM Fitra mengatakan, 20 Capim KPK yang tersisa hendaknya fokus dalam mengawasi APBN dan juga APBD, baik untuk infrastruktur maupun pengadaan barang dan juga jasa pemerintah.

“Harus konsern dan menindak tegas seluruh oknum yang menyalahgunakan anggaran negara dan juga daerah. Harus lebih berani lagi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari berbagai pihak tanpa memandang bulu. Ini penting untuk menjaga kas negara tepat sasaran,” ujarnya, Rabu (28/8/2019) malam.

Seiring dengan agenda persiapan ibu kota negara baru, tentu pembenahan infrastruktur dan pengadaan barang jasa di pemerintahan akan menguras anggaran yang sangat besar.

Karena itu, ke depannya diperlukan pimpinan KPK yang tegas dan berkomitmen untuk mengawal uang negara.