Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Rusuh di Papua

Legislator PKS Tak Setuju Pemerintah Blokir Akses Internet di Papua

Pemblokiran tersebut, menurut Nasir, menunjukkan kelemahan dan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Legislator PKS Tak Setuju Pemerintah Blokir Akses Internet di Papua
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI f-PKS, Nasir Djamil tak setuju dengan keputusan pemerintah yang memblokir akses internet di Papua, menyusul kondisi bumi Cendrawasih yang belum kondusif.

Pemblokiran tersebut, menurut Nasir, menunjukkan kelemahan dan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua.

"Di satu sisi sebenarnya sangat dimungkinkan (pemblokiran internet) agar kemudian informasi yang beredar itu tidak berkembang menjadi gejolak," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

"Tapi tentu harus ada batasnya, karena kalau kemudian tidak dibatasi itu menunjukkan kelemahan Indonesia, kelemahan aparat kita," sambung Nasir.

Baca: Dibully Saat SD dan Sakit Hati, 53 Tahun Kemduian Kakek Ini Tembak Temannya Saat Reuni

Baca: Komik Gundala Diluncurkan Demi Ajak Generasi Muda Tengok Karya Klasik Nusantara

Ia mengatakan, pemblokiran internet seharusnya dibatasi, hanya dilakukan beberapa jam saja.

Setelah itu, pemerintah harus bisa mengendalikan situasi tanpa harus memblokir akses internet

"Nah, lamanya pemblokiran ini menunjukkan bahwa kita tidak sigap tidak siap mengantisipasi situasi dan kondisi yang ada di sana. Belum lagi nanti kita dituduh kepada pelanggaran hak-hak asasi orang untuk ingin mendapatkan informasi," jelasnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk serius menangani masalah Papua, tanpa harus memblokir akses internet.

Menurutnya, justru dengan pemblokiran ini berpotensi akan mengobarkan kembali gejolak di tanah Papua.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas