TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengurus Nasional Perkumpulan Senior (PNPS) GMKI menyatakan empati mendalam atas berbagai kejadian yang melukai rasa kemanusiaan orang Papua akhir-akhir ini.

Untuk itu, agar tercipta kondisi damai di Tanah Papua, maka PNPS GMKI mendorong pemerintah untuk menempuh jalan dialog damai.

“Sebagai sesama anak bangsa, atas nama kemanusiaan kami juga terluka bersama semua masyarakat Papua. Untuk itu, kami mendorong pemerintah pusat agar dapat mengedepankan supremasi hukum dan menghindari semua upaya represif guna menghindari jatuhnya korban jiwa yang akan semakin menambah luka masyarakat,” kata Ketua Umum PNPS GMKI Febry C Tetelepta, dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Sabtu (31/8/2019).

Untuk menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif, PNPS GMKI meminta semua pemuka agama, tokoh adat, dan masyarakat di Tanah Papua untuk dapat berperan secara lebih efektif dalam penciptaan kondisi damai di Tanah Papua.

Baca: Nikita Mirzani Labrak Elza Syarief di Hotman Paris Show, Berbuntut Umpatan Pelacur dan Sampah

“Kami menghimbau semua elemen masyarakat di Tanah Papua untuk menahan diri dan menghindari semua upaya provokasi yang akan semakin memperburuk situasi keamanan di Papua,” tegasnya.

PMKRI Siap Fasilitasi Dialog Jakarta - Papua

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menilai permintaan maaf dari Pesiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat tinggi negara lainnya terhadap masyarakat Papua tidak akan berdampak apa-apa.
Karena tidak menyentuh hati masyarakat Papua.

Demikian disampaikan Ketua Presidium PP PMKRI Juventus Prima Yoris Kago kepada Tribunnews.com, Jumat (30/8/2019).

Selain itu cara negara memperlakukan Papua tidak menampakan wajah persaudaraan.

Sehingga gelombang aksi besar-besaran masyarakat Papua dalam dua minggu terakhir yang dipicu oleh tindakan rasisme dan intimidasi dari ormas dan aparat terhdap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya belum lagi surut.

Kemudian pada Kamis (29/09/2019), aksi protes kembali memanas di Jayapura. Aksi ini memperpanjang potret buram wajah bangsa Indonesia.

Massa aksi yang memanas kemudian membakar kantor Majelis Rakyat Papua dan fasilitas layanana publik seperti kantor Telkom, kantor pos dan SPBU yang lokasinya berjejeran.

Untuk itu, PP PMKRI siap mengambil langkah tengah dengan menginginkan adanya dialog Jakarta-Papua.

Baca: 3 Pengakuan Mengejutkan Aulia Kesuma, Benarkan KV Pembakar Pupung & Dana adalah Anak Kandungnya

Hal ini sebelumnya sudah disuarakan PP MKRI di depan Istana Negara, Jakarta Pusat dengan menunut pemerintah tidak boleh menganggap tindakan rasisme adalah hal biasa.

"Kami akan fasilitasi dialog Jakarta-Papua. Sehingga kekacauan ini tidak berlarut-larut." tegas Juventus.

Permintaan maaf, lanjut Juventus, memang diperlukan.

Dan dalam hal ini Jokowi sebagai Presiden sudah menunjukan sikap kenegarawanannya. Namun sejauh ini permintaan maaf tidak cukup.

"Kita perlu adanya dialog sehingga saling mendengar dan mengoreksi setiap kesalahan, apa yang harus kita perbaiki demi kebaikan bersama." jelas Juventus.

Presiden Didesak Duduk Bersama, Bicara dari Hati ke Hati Soal Luka Orang Papua

Di tempat berbeda, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama hingga tokoh pemuda dari Provinsi Papua dan Papua Barat berharap bisa segera bertemu dengan Presiden Jokowi.

Pertemuan ini menyikapi konflik ‎yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga mengakibatkan kerusakan pada fasilitas publik.

Mewakili para tokoh, mantan Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Mambuy berharap bisa segera duduk bersama dengan Presiden Jokowi untuk bicara dari hati ke hati.

"Saya berharap tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat diundang presiden. Kita duduk bersama bicara dari hati ke hati, apa luka orang Papua. Itu solusi dan kalau kita sudah duduk bersama, semua berakhir dengan damai. Mari duduk bersama," ungkap Irene, Jumat (30/8/2019) di Gedung Bina Graha, KSP, Jakarta Pusat‎.

Irene melanjutkan dirinya melihat peristiwa kerusuhan kemarin merupakan akumulasi kekecewaan, ketertinggalan dan lain sebagainya.

"Kita semua harus duduk bersama. Mahasiswa ini kan punya emosional dan dia ingin jadi sarjana, ingin berhasil. Jadi saya bilang ini beberapa akumulasi. Aksi ini karena pemda sendiri, pemerintah pusat dan ada juga pihak ketiga," tambahnya.

Untuk diketahui, Kantor Kepala Staf Presiden (KSP) menerima sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama hingga tokoh pemuda dari Provinsi Papua dan Papua Barat.

Baca: TERKINI Kerusuhan di Papua: Ribuan Massa Dipulangkan, Situasi Makin Kondusif, hingga Pesan Jokowi

Pertemuan ini digelar Jumat (30/8/2019) di Gedung Bina Graha, KSP, Ruang Rapat Lantai 1, Jakarta Pusat menyikapi konflik yang terjadi di beberapa kabupaten, kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sejumlah tokoh ini lanjut diterima oleh Deputi IV Bidang Komunikasi, Politik dan Diseminasi. Selama beberapa jam, mereka melakukan pertemuan tertutup dengan tema : Merajut Benang Merah Papua Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usai pertemuan, mantan Wakil Gubernur Papua barat, Irene Mambuy ‎menjelaskan ada beberapa aspirasi yang dibawa ke pemerintah. Utamanya bagaimana merajut benang merah Papua dalam kesatuan NKRI.

Tanggapan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Papua untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkistis.

"Jadi saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura dan saya juga minta masyarakat tenang tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis," kata Jokowi di Mojokerto, sebagaimana disiarkan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/8/2019).

Jokowi mengingatkan semuanya akan rugi apabila ada fasilitas umum, fasilitas publik, serta fasilitas masyarakat yang sudah dibangun bersama menjadi rusak.

Kepala Negara memastikan, akan ada tindakan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum.

"Tadi malam saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kabin, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis," kata Jokowi.

Jokowi akan melakukan evaluasi secara keseluruhan saat ditemui di Alun-Alun Purworejo, ‎Jawa Tengah

"Semuanya akan kami evaluasi," kata Jokowi di Alun-Alun Purworejo, ‎Jawa Tengah Kamis (29/8/2019).

Tidak hanya itu, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menko Polhukam, BIN, Polri, dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis.

"Saya pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua, baik dalam bidang fisik maupun SDM agar kita semua utamanya, khususnya, mama-mama, mace, pace dan siapapun bisa lebih maju dan sejahtera," ungkapnya.

Terakhir mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengajak semua pihak menjaga Papua tetap damai dan maju.