Wiranto: Tak Ruang untuk Referendum, NKRI Harga Mati
Pemerintah memastikan menutup ruang dialog soal referendum atau kemerdekaan Papua, menyusul adanya gejolak di Bumi Cenderawasih hingga saat ini.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan menutup ruang dialog soal referendum atau kemerdekaan Papua, menyusul adanya gejolak di Bumi Cenderawasih hingga saat ini.
Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah telah menemui tokoh masyarakat, para pemuda, dan juga perwakilan legislatif asal Papua maupun Papua Barat untuk bersama-sama menghentikan kerusuhan.
Menurutnya, dialog akan terus dibangun tetapi dilakukan setelah kondisi di Papua dan Papua Barat kondusif.
"Kesepakatan kita (dalam dialog) tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan. NKRI harga mati," tegas Wiranto di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/8/2019) malam.
Baca: Wiranto: Kami Tahu Siapa yang Coba Dapat Untung dari Kerusuhan di Papua
Baca: BPBD Kaltim Temukan 17 Titik Api, Dua di Antaranya Dekat dengan Lokasi Calon Ibu Kota Baru
Baca: Hanya Gara-gara Dilirik, Pecatat TNI Ini Tersingung dan Bakar Mobil Pajero Orang yang Meliriknya
Wiranto menilai, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari negara Indonesia dan hal tersebut telah diputuskan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
"Jadi Papua dan Papua Barat bagian sah dari Indonesia," ucap Wiranto.
Menurut Wiranto, dialog dengan pihak Papua dan Papua Barat tidak akan membicarakan soal salah menyahkan, tetapi secara bersama-sama memulihkan suasana tanah Papua.
"Kita bicara bagaimana segera kita bisa menghentikan kerusuhan, situasi menegangkan, situasi yang panas, bisa masuk suasana damai," papar Wiranto.
Jokowi gelar rapat terbatas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri ke Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019) untuk menggelar rapat terbatas terkait gejolak di Papua.
"Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum, tidak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkis," ucap Jokowi dalam pengantar rapat terbatas.
Menurut Jokowi, kondisi Papua maupun Papua Barat harus dijaga dan segera dipulihkan agar semua kegiatan masyarakat kembali normal.
Baca: Cut Meyriska Pamerkan Kekompakan Roger Danuarta dan sang Ayah Mertua Saat Belanja Bareng
Baca: Satu Klub yang Tak Diperbolehkan Inter Milan untuk Pinjam Icardi
Baca: 4 Amalan Sunah Bulan Muharram Mulai dari Puasa Asyuro, Puasa Tasua hingga Menyantuni Anak Yatim
"Segera diperbaiki sehingga aktivitas publik, pemerintahan pulih, saya percaya warga Papua cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pihak yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun.
"Saya dapat laporan hukum dilakukan, baik aparat hukum maupun oknum sipil maupun militer yang lakukan tindakan itu juga dikerjakan tanpa kecuali," papar Jokowi.
Adapun yang hadir dalam rapat terbatas soal gejolak Papua di antaranya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekteraris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Kapolda Papua klaim kondusif
Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja mengklaim situasi Papua khususnya Jayapura sudah kondusif, Jumat 30 Agustus, tepatnya sehari setelah kerusuhan saat warga Papua menggear aksi unjuk rasa menyikapi dugaan tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.
“Secara umum situasi Jayapura kondusif, meski masih ada masyarakat yang tidak puas dan berjaga-jaga di areal tinggal mereka,” kata Kapolda melalui teleon selulernya.
Baca: TNI-Polri Evakuasi Pendemo via Laut, Paulus Waterpauw Imbau Warga Jayapura Tak Membalas
Kapolda meminta kepada warga untuk kembali tenang dan menahan diri dan jangan mudah terprovokasi.
“Kami siap mengamankan Papua dan serahkan kepada kepolisian,” tegas Kapolda.
Mengenai provokator dan pelaku kerusuhan, saat ini sedang diselidiki.
“Sedang kami selidiki, tim sedang bekerja mengungkapnya,” ujar Kapolda.
Menurut Kapolda, aksi unjuk rasa yang awalnya damai namun kemudian rusuh, sangat disayangkan karena disusupi provokator.
“Saya kira kita mau mengawal agar mereka unjuk rasa dengan damai. Tapi ada yang memprovokasi untuk merusak intansalasi pemerintah,
tempat usaha dan rumah warga. Ini yang kita sesali,” tegas Kapolda.
Menghindari kerusuhan menjadi konflik yang berlanjut, Kapolda menyatakan, pihaknya sedang melalukan penyekatan-penyekatan.
“Kami sudah melakukan penyekatan orang-orang Papua dan pendatang juga himbauan mealui fungsi Binmas dan jalur agama,” jelasnya.
Mengenai korban dalam kerusuhan yang terjadi kemarin, kata Kapolda, ada beberapa orang yang terluka.
“Ada yang beberapa yang luka-luka, Kabag ops Polres Jayapura kota dilempar oleh massa dan di rawat di rumah sakit. Saya belum dapat informasi yang meninggal,”terangnya.
Saat ini sudah ada 1200 persobil Brimob dari Kelapa 2 Depok, Kaltim dan Kalteng telah tiba di Jayapura.
“Sudah ada BKO Brimob dari Jakarta dan Kaltim serta Kalteng,”papar Kapolda.
Langkah selanjutnya untuk membuat Jayapura benar-benar kondusif, Polisi akan menghelar patroli rutin dengan skala besar.
“Mulai malam ini kita melakukan patroli skala besar, sambil memberikan himbauan kepada saudara Papua dan nusantara Agar menyerahkan kepada TNI dan Polri dalam menangani kejadian ini,” tandas Kapolda.
Kapolda juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa, katena Polisi akan memberikan jaminan keamanan.
“Untuk besok, boleh buka usahanya kami menjamin keamanan. Tetapi kalau masih ada rasa ketakutan saya tak bisa memaksa untuk membuka usahanya. Yang pasti kami menjamin dan mudah-murahan tidak ada lagi konflik berkelanjutan,” tutup Kapolda.
Baca: Tokoh Papua Berbicara Soal Kerusuhan di Papua, Freddy Numberi hingga Samuel Tabuni
Mengenai estimasi kerugian akibat kerusuhan, Kapolda mengatakan belum bisa meastikannnya.
“Kami masih fokus pengamanan, jadi belum menghitung kerugian yang timbul," ujarnya
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.