TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia akan berkerjasama dengan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi melakukan pendidikan profesi advokat atau PPA.

Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Fauzie Hasibuan mengatakan, akan melakukan penselarasan terhadap pendidikan advokat untuk meningkatkan mutu dan kualitas advokat guna menghadapi berbagai tantangan kedepan.

"Kita selaraskan hal ini sesuai dengan UU Advokat dan Sistem Pendidikan Tinggi Nasional," kata Fauzie saat membuka ujian profesi advokat di Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Fauzie berharap PPA yang akan dilaksanakan oleh Kemendikti dan Peradi bisa menjawab kebutuhan advokat yang bisa mengerti perkembangan sistem teknologi.

Hal ini juga ditujukan guna meminimalisir adanya advokat yang kelilangan pekerjaan.

"Jika mereka tidak mengikuti perkembangan bukan tidak mungkin para advokat ini akan kelihalangan pekerjaan dimasa datang. Kami akan kerjakan sedini mungking melakukan pendidikan yang berkaitan dengan IT ini," tambahnya.

Fauzie mengaku telah mendapatkan kepercayaan dari asosiasi advokat dunia untuk melakukan pendidikan berkaitan dengan perkembangan IT.

Baca: Dipicu Harga Tiket di Luar Kewajaran, Advokat Adukan Lima Maskapai ke KPPU

Pelatihan dan Pendidikan tersebut sudah dilakukan di Bali dan Jakarta untuk seluruh advokat internasional.

"Kurikulum pendidikan akan disempurnakan dengan mencermati perkembangan IT. PPA kedepan juga akan mempelajari hal tersebut," tambah Fauzie.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Dewan Pembina Peradi Otto Hasibuan mengatakan advokat Peradi dibawah pimpinan Fauzie Hasibuan harus mengerti berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkembangan sistem informasi teknologi.

"Pesatnya perkembangan IT tentu juga diikuti oleh perkembangan aturan UU. Untuk itu, advokat harus mengikuti perubahan UU tersebut," kata Otto.

Otto mencontohkan saat ini tengah digosok revisi UU KUHP guna mengikuti perkembangan zaman. Disamping itu, dalam perkembangan IT juga telah lahir UU ITE.

"Semua itu mesti dikuasi advokat Indonesia agar tidak kalah dalam membela pencari keadilan," imbuh Otto.

Otto menambahkan mereka yang telah selesai menempuh pendidikan advokat sudah selayaknya mengikuti ujian profesi sebagai syarat untuk bisa diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Negeri.

Tercatat sebanyak 7.785 calon advokat di 39 kota seluruh Indonesia mengikuti ujian profesi advokat. DKI Jakarta tercatat menyumbang peserta paling banyak sebesar 2.946 peserta.

Baca: Pakar Hukum Nilai UU JPH Bukti Negara Hadir Untuk Masyarakat

Menanggapi besarnya jumlah peserta unjian profesi advokat kali ini, Dirjen Hak Asasi Manusia Kemenkumham Mualimin Abdi mengaku senang begitu banyaknya antusiasme masyarakat untuk memilih advokat sebagai profesi mereka. Akan tetapi ia mengingatkan agar advokat ini bisa mengikuti berbagai perkembangan UU dan sistem teknologi.

"Advokat harus mengikuti berbagai peratuan perundangan yang cepat berkembang. Advokat ini penegak hukum harus belajar," kata Mualimin.

Mualimin berharap para advokat yang telah melakukan ujian ini bisa cepat beradaptasi dengan KUHP yang akan disahkan DPR dalam waktu dekat. Pasalnya, mereka harus meninggalkan paradigma KUHP peninggalan Belanda yang selama ini berlaku.

"Perubahan KUHP ini merupakan karya anak bangsa yang diseusaikan dengan kondisi Indonesia saat ini. Advokat juga harus bisa mengikutinya," tambah Mualimin.

Mualimin berharap tidak banyak advokat yang tidak mendapatkan perkerjaan paska mengikuti ujian karena ketidakmampuannya dalam membantu pencari keadilan.

Turut memantau ujian utusan dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Faisal alwi,
Analis kelembagaan ditjen kelembagaan.

Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat, Dwiyanto Prihartono, menambahkan bahwa jumlah peserta tahun ini tertinggi dalam 20 kali penyelenggaraan ujian dan kota kota lokasi ujian terbanyak yaitu 39 kota. Harapan ke depan para peserta yang lulus juga dapat memenuhi kebutuhan pencari keadilan termasuk yang tidak mampu dengan rasio yang memadai di seluruh pelosok Indonesia.