TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang ditandai dengan aksi saling dukung-mendukung, baik yang pro Pansel maupun yang kontra Pansel, terutama dilakukan oleh aliansi masyrakat sipil serta Wadah Pegawai KPK perlu menjadi perhatian.

Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin mengatakan mengingat eksistensi dan peran serta masa depan sangat ditentukan oleh hasil seleksi Capim KPK yang sedang berlangsung.

"Maka Panitia seleksi harus bekerja penuh integritas, semua pihak harus mengawal kerja pansel," kata Razikin kepada media, Minggu (1/9/2019).

Razikin mengatakan terlalu mahal ongkos politik-hukumnya jika pansel tidak mampu menghasilkan capim yang diharapkan oleh masyarakat.

"Kami menilai bahwa protes dari masyarakat sipil merupakan bentuk partisipasi, masyarakat berharap tidak boleh ada agenda terselubung untuk pembelokan agenda pemberantasan korupsi serta pelemahan KPK, karena korupsi merupakan mara bahaya dan ancaman serius bagi masa depan bangsa, Negara dan rakyat Indonesia," ujarnya.

Menurut Razaikin, tindak kejahatan korupsi membuat rakyat miskin. Karena kejahatan korupsi pembangunan bisa lumpuh.

"Karena kejahatan korupsi rakyat sakit tidak bisa berobat," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, Pansel harus mampu menghadirkan pimpinan KPK yg memiliki komitmen terhadap pemberatasan korupsi.

"Kami akan mengawal capim yang dinilai nir integritas. Pimpinan KPK harus dipastikan adalah orang yang memiliki komitmen tinggi, integritas yang kuat melawan korupsi, salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur komitmen dan integritas salah satunya adalah melalui rekam jejak," ujarnya.

Terkait rekam jejak capim KPK yang bermasalah, Razikin mengatakan menjadi kewajiban Pansel KPK untuk mendalami dan mengklarifikasi utk mengetahui kebenarannya

"Kami berharap pansel memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat. Tentu juga nanti DPR melalui Komisi III memilih Capim KPK mendasarkan pada integritas yang kuat bukan dengan pendekatan transaksional baik transaksi politik, hukum maupun ekonomi," ujarnya.

Disamping itu, pihaknya juga mengingatkan KPK bahwa kehadirannya sebagai trigger mechanism, tidak terjebak menangani kasus-kasus kecil, KPK harus merumuskan agenda pemberantasn korupsi yang lebih sistematis dan terukur, tentu harus didukung oleh semua pihak.