TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang timbul di beberapa wilayah Papua, beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional.

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak menjelaskan secara detail siapa pihak asing yang dimaksud dan peran yang bersangkutan dalam kerusuhan tersebut.

Baca: Khofifah Lepas Kapal Rumah Sakit KRI Dr Soeharso dari Markas Koarmada II Surabaya Menuju Papua

Baca: Pemeran Video Panas Banjarmasin Viral Mengaku Nama Baiknya Dicemarkan, Sebut untuk Koleksi Pribadi

Menurutnya, pihaknya akan menangani kasus keterlibatan pihak asing itu melalui cara bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Intelijen.

"Jadi kami harus menanganinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) dan jaringan intelijen," ungkapnya.

Baca: Kapolri Minta Kapolda Papua dan Papua Barat Terbitkan Maklumat Larang Demo

Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan kasus ini harus ditangani secara komprehensif.

Iqbal mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan tengah didalami. Polri disebutnya tak segan menindak apabila menemukan bukti hukum.

"Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja. Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antarnegara," ujar Iqbal.

"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misalnya terbukti secara hukum, tentunya akan ditindak," imbuhnya.

Penumpang gelap

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut, pemerintah sudah mengetahui pihak yang menunggangi sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini.

Laporan lengkap soal keterlibatan "penumpang gelap" rusuh di Papua ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

"Memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan," kata Wiranto saat konferensi pers usai rapat.

"Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang coba dapat keuntungan dari kerusuhan ini. Kita peringatkan siapa pun dia, hentikan itu, karena itu hanya ingin buat suasana instabil," ucap dia lagi.

Baca: Wiranto : 10 Senjata yang Dirampas saat Kerusuhan Papua Telah Kembali

Namun, Wiranto tidak menyebutkan pihak yang mendapat untung dari kerusuhan itu.

Mantan Panglima ABRI itu lalu menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga tidak ingin ada tindakan represif dari aparat dalam menangani Papua dan Papua Barat.

Jokowi, kata Wiranto, justru ingin tindakan persuasif atau lunak.

Wiranto menyebut, Jokowi juga ingin aparat melindungi obyek-obyek penting serta fasilitas publik dan fasilitas milik negara, jangan sampai ada yang dirusak karena dapat menghambat kegiatan masyarakat.

Baca: Jayapura Rusuh, Jokowi Minta Semua Pihak Damai

"Demonstrasi anarkis merusak sesuatu, sebenarnya mengkhianati rakyat, karena dibangun dengan uang rakyat," ucap Wiranto.

Politikus PDIP Tuding Benny

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menangani permasalahan kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat.

Effendi Simbolon meminta penyelesaian rusuh tersebut tidak ditangani oleh banyak pihak.

Baca: Massa Disebut Provokasi Narapidana dari Luar, 90 Persen Lapas di Sorong Hangus Dilalap Api

"Presiden bisa menunjuk siapa ya, satu pintu betul-betul apapun coming out going dari informasi hanya dari satu pintu. Ini kan berbeda-beda ini si A si B penanganannya berbeda-beda," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019) lalu.

"Kemudian perlakuannya juga, kemudian penyebutannya juga berbeda, ada yang mengatakan ini KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata), ada yang mengatakan ini komponen yang separatis macam macam, lebih baik tunggal gitu," imbuhnya.

Ia melihat, peristiwa yang terjadi di tanah Cendrawasih merupakan penggalangan opini, guna membawa isu referendum Papua Barat merdeka ke dunia internasional.

Baca: ‎Alami Kerusakan, Bandara Domine Eduard Osok Sorong Masih Bisa Difungsikan

Effendi Simbolon juga menduga peristiwa tersebut berkaitan dengan pergerakan politik yang dilakukan kelompok masyarakat Pembebasan Papua Barat pimpinan Benny Wenda.

"Saya menduga seperti itu, karena ini di bulan yang sama,ada benang merahnya itu, jadi dia proxy sekali, betul-betul didesain, model isu internasional seperti ini pengalangan opininya dan ini puncaknya di bulan Desember ketika mereka maju di General Assembly (Majelis Umum) di PBB," pungkasnya.