TRIBUNNEWS.COM - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah di Papua. 

Di sisi lain, aparat keamanan hari ini mengevakuasi 300 orang pendemo yang sebelumnya bersembunyi. 

Berikut Tribunnews.com rangkum kabar terkini Papua dari berbagai sumber, Minggu (1/9/2019): 

Baca: Sinopsis Drama India Ishq Mein Marjawan Episode 43, Senin (2/9/2019): Arohi Mencari Deep

Baca: Ramalan Zodiak Senin 2 September 2019: Taurus Berhenti Lari dari Masalah, Cancer di Zona Nyaman

Baca: Bukan Banyuwangi, Lokasi 'KKN di Desa Penari' Diduga Kuat di Wonoboyo Bondowoso, Begini Analisanya

1. Kapolri Ungkap Peran Asing

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang timbul di beberapa wilayah Papua, beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional.

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak menjelaskan secara detail siapa pihak asing yang dimaksud dan peran yang bersangkutan dalam kerusuhan tersebut.

Menurutnya, pihaknya akan menangani kasus keterlibatan pihak asing itu melalui cara bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Intelijen.

"Jadi kami harus menanganinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) dan jaringan intelijen," ungkapnya.

Baca: Bersepeda di Bundaran HI, Ganjar Pranowo Sempatkan Tonton Panggung Yospan Papua

Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan kasus ini harus ditangani secara komprehensif.

Iqbal mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan tengah didalami.

Polri disebutnya tak segan menindak apabila menemukan bukti hukum.

"Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja. Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antarnegara," ujar Iqbal.

"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misalnya terbukti secara hukum, tentunya akan ditindak," imbuhnya.

2. Sebanyak 300 Pendemo Dievakuasi

TNI/Polri mengevakuasi 300 pendemo yang sebagian berasal dari Wamena untuk kembali ke rumahnya masing-masing. 

Dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Kapendam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel CPL Eko Daryanto mengatakan 300 pendemo ini sebelumnya sembunyi di kompleks kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan. 

Mereka merupakan bagian dari massa yang melakukan demonstrasi pada 29 Agustus 2019 lalu. 

Baca: Khofifah Lepas Kapal Rumah Sakit KRI Dr Soeharso dari Markas Koarmada II Surabaya Menuju Papua

Pada hari Minggu siang, perwakilan kelompok yang sebagian besar berasal dari Wamena tersebut menemui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Desman Kogaya untuk memohon bantuan agar diberikan jaminan keamanan dan angkutan dalam proses mereka kembali ke daerah Abepura dan Waena.

Mereka merasa takut mendapatkan aksi balasan dari masyarakat yang telah mengalami kehilangan atau kerusakan aset harta benda yang berharga yang telah mereka rusak/jarah akibat ulah yang anarkis dan brutal.

Merespons permintaan itu, Desman Kogoya menghubungi Kodam XVII/Cenderawasih dan perwakilan Komnas HAM wilayah Papua sebagai mediator.

Asintel Kasdam Kolonel Inf JO. Sembiring sebagai perwakilan dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramanday melakukan mediasi dan negosiasi untuk memberikan solusi terbaik guna proses evakuasi terhadap 300-an orang itu. 

Hal itu untuk menghindari bentrok susulan antar kelompok massa khususnya di wilayah Jayapura.

Kodam XVII/Cenderawasih kemudian menyiapkan kurang lebih 15 truck TNI/Polri guna mengangkut massa yang sempat bertahan di wilayah Kelurahan Numbay. 

Pada pukul 17.00 WIT dilakukan evakuasi gelombang pertama sebanyak 116 orang.

Baca: Siap Tambah Pasukan, Kapolri-Panglima akan ke Papua Hingga Seminggu

Kemudian pukul 19.50 WIT berlangsung evakuasi gelombang kedua sebanyak 172 orang.

Dalam proses evakuasi itu, 1 orang yang diduga pelaku penjarahan diamankan oleh pihak Polres Jayapura karena pada saat pemeriksaan ditemukan kunci sepeda motor bar baru dikantong orang tersebut.

Proses evakuasi pemulangan berjalan aman dan lancar dengan pengawalan ketat dari Kodam XVII/Cen dan Polda Papua.

Kapendam menyatakan sekitar 300 orang ini merasa telah ditipu oleh koordinator aksi massa yang berakhir ricuh dan anarkhis serta secara sadar berkomitmen tidak akan lagi ikut dalam aksi demo dalam bentuk apapun.

Para pendemo ini menyampaikan penyesalan dan merasa ketakutan untuk kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing di wilayah Abepura dan Waena.

Mereka sepakat untuk tidak mau lagi ikut-ikutan aksi demo massa dalam bentuk apapun.

Kelompok massa pendemo ini merasa telah ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan isue rasisme.

3. Putri Gus Dur Adakan Dialog dengan Tokoh Papua

Keluarga Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membantu perdamaian di Papua melalui dialog bersama para tokoh Papua, Minggu (1/9/2019).

"Tadi banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh politik, dan anak-anak milenial Papua juga terwakili dalam pertemuan," ujar Putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (1/9/2019) petang.

Dalam pertemuan tersebut, kata Yenny Wahid, semua sepakat berupaya agar tensi di Papua segera diredakan.

Pendekatan kemanusiaan perlu dikedepankan dalam mengupayakan perdamaian di Papua.

"Karena bagaimana pun kalau kita ingin mencapai satu solusi yang substantif tidak bisa kita hanya mengunakan pendekatan kekerasan," jelas Yenny Wahid.

Menurut dia, pendekatan kekerasan yang selama ini dipakai, hanya menimbulkan konflik baru.

Karena itu dia tegaskan, penting sekali pendekatan kemanusiaan menjadi pijakan bangsa ini dalam menyelesaikan masalah Papua.

Konkritnya, dia menjelaskan, janganlah sekadar mengirimkan aparat keamanan saja ke Papua.

Melibatkan banyak tokoh agama dan adat dalam dialog-dialog yang setara dengan masyakat Papua akan menjadi solusi untuk mendatangkan kedamaian.

"Justru kita harus melibatkan banyak tokoh agama, tokoh-tokoh adat untuk terlibat dalam dialog yang setara, adil, yang tulus. Kita dengarkan keluh kesah teman-teman Papua," ucap Yenny Wahid.

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Penangkapan Mahasiswa Papua!

Dia mengingatkan, yang terjadi di Papua sekarang ini adalah akumulasi kekecewaan yang selama ini mereka alami.

Misalnya mereka merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di tanah air.

"Bahkan pernyataan-pernyataan rasisme yang menimpa mereka. Ini hanyalah trigger (pemicu-red). Jadi ada persoalan-persoalan besar yang harus kita selesaikan. Juga kesenjangan sosial, kesejangan ekonomi dan lain sebagainya," katanya.

Otonomi Khusus Papua sendiri, dia menilai, hingga kini masih belum terimplementasikan dengan baik.

Karena itu, menurut dia, harus ada roadmad atau rencana aksi yang jelas ke depan untuk menyelesaikan masalah Papua.

"Bagaimana solusi jangka panjang, menengah dan solusi jangka pendeknya, itu harus ada jelas," jelasnya.

(Tribunnews.com/Daryono/Srihandriatmo Malau/Vincentius Jyestha)