TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menegaskan, isu rasisme tidak bisa berujung pada referendum.

Demikian Hikmahanto menanggapi adanya sejumlah pihak yang menghendaki kemerdekaan desakan dari sejumlah pihak menghendaki kemerdekaan Papua memanfaatkan kerusuhan untuk menarik simpati masyarakat internasional. Mereka menuntut diadakannya referendum.

Padahal menurut dia, tindakan rasis yang berujung pada kekerasan dan kerusuhan dapat terjadi dimana saja.

Baca: 10 Tips Solo Traveller Murah ke Korea: Gunakan Google hingga Pemandu Lokal

Peristiwa Rodney King di Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1991 adalah salah satunya.

Tindakan polisi Los Angeles yang dianggap diskriminatif terhadap Rodney King, kata dia, membuat marah warga AS, khususnya yang berkulit hitam (Afro-American).

Bahkan di LA terjadi pembakaran, kekacauan bahkan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat.

Baca: Curhatan Via Tentang ART-nya yang Nakal dan Diam-diam Suka Gunakan Pakaian Dalam Miliknya

"Masalah di LA akhirnya terselesaikan dengan baik karena pemerintah Federal sangat tegas."

Demikian pula dengan apa yang terjadi di Bumi Papua," tegas Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Selasa (3/9/2019).

Kerusuhan yang terjadi di Papua, dia yakini, tentu akan bisa diselesaikan secara baik oleh pemerintah.

Baca: Bukan Karena Dibela Hotman Paris, Ini Alasan Nikita Mirzani Tak Gentar Hadapi Elza Syarief

Karena itu dia menilai, Pemerintah tidak perlu khawatir dalam menangani kerusuhan bahwa negara-negara di dunia seolah mendukung adanya keinginan referendum.

Masyarakat internsional paham bahwa kerusuhan di bumi Papua bukan akibat pemerintah yang opresif terhadap masyarakat di Papua.

"Bahkan masyarakat internasional sudah sejak lama mengakui bumi Papua merupakan bagian kesatuan dari Indonesia," tegasnya.

Menurtu dia, masyarakat internasional tidak pernah mempermasalahkan keberadaan bumi Papua layaknya Timor Timur saat dinyatakan oleh pemerintah Indonesia berintegrasi.

Baca: Barbie Kumalasari Nyanyikan Lagu Cinta Sejati di Hadapannya, Boy William: Jelek Suara Lo

Oleh karenanya pemerintah harus punya percaya diri yang tinggi untuk menyelesaikan kerusuhan di bumi Papua secara tegas, bermartabat dan cepat.

Wiranto: Kesepakatan Tidak Bicara Referendum

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Kemanan Wiranto memastikan pemerintah terus melakukan dialog untuk meredakan situasi Papua yang tengah bergejolak.

Namun, dalam dialog itu pemerintah menolak membahas opsi referendumuntuk memerdekakan Papua.

Hal itu disampaikan Wiranto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi terkait permasalahan di Papua.

"Kita sudah lakukan berbagai upaya agar suasana yang panas berangsur-angsur pulih, tadi siang udah temui dari papua tokoh masyarakat, para pemuda, juga ada perwakilan duduk di DPD, DPR, kita bicara apa yang terjadi disana," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca: Kerap Terjadi Kecelakaan di Tol Cipularang, Penggiat Keselamatan Berkendara: Jangan Dikaitkan Mistis

Wiranto menyebut, dialog yang dilakukan pemerintah dan tokoh Papua tidak dilakukan dalam forum yang salah menyalahkan.

Namun, pemerintah dan para tokoh Papua yang hadir bicara bagaimana segera bisa menghentikan kerusuhan bisa berubah menjadi suasana damai.

"Tidak mungkin bisa dilakukan dialog kalau rusuh. Jadi rusuh tenang dulu baru bisa dialog," kata dia.

Rencananya, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan para tokoh dari Papua dalam waktu dekat.

Namun, Wiranto menegaskan dialog antara pemerintah dan tokoh yang mewakili Papua tak akan membahas opsi referendum.