Istana Akan Tangani Aktor Rusuh Papua Benny Wenda Secara Politik, Tidak Militer
Moeldoko mengatakan, Benny Wenda saat ini tinggal di Inggris dan menjadi pimpinan gerakan Papua Merdeka.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Wiranto seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
"Saya terima laporan dari Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN, memang kerusuhan ini ada yang menunggangi, komporin, provokasi ada yang sengaja mendorong agar terjadi kekacauan," ujar Wiranto
"Kami tahu siapa yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kerusuhan dan kita peringatkan, siapapun dia, hentikan itu karena itu hanya ingin membuat suasana tidak stabil," sambung Wiranto.
Namun terkait aktor penunggang tersebut dari dalam negeri atau luar negeri, Wiranto enggan menyebutnya dan akan segera ditangani.
"Saya enggak mau nyebut, tapi kami minta agar dihentikan," kata Wiranto.
Effendi Simbolon Menyebut Sudah Didesain
Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, menyebutkan nama Benny Wenda sebagai tokoh di balik kerusuhan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini.
Kader PDI-P itu beranggapan, kerusuhan di Papua berkaitan dengan pergerakan politik yang dilakukan kelompok Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda.
Effendi mengatakan, rangkaian insiden rusuh yang bermula dari tindakan represif polisi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, telah didesain untuk menciptakan kerusuhan.
"Dugaan saja bahwa ini di bulan ini, di belahan dunia lainnya juga sedang mereka lakukan pergerakan," kata Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).
"Ada pergerakan politik mereka. Di belahan Melanesia sana sedang ada sebuah konferensi yang sifatnya dalam rangka memunculkan isu Papua Barat merdeka."
"(Mereka) kelompok masyarakat Papua, yang dikomandani oleh Benny Wenda yang sekarang ada di Oxford, Inggris," ungkapnya.
Menurutnya, ada tujuan yang akan dicapai jika kerusuhan terus berlangsung.
Isu Papua Barat merdeka akan terus digelorakan, bahkan hingga dunia internasional, melalui argumen pemerintah melakukan tindakan represif dan rasisme terhadap warga Papua.