‎Respons Mendagri Sikapi Wacana Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan muncul usulan pemindahan Ibu Kota Jawa Barat dari Kota Bandung.

Menurut Tjahjo Kumolo, setiap kepala daerah bebas mengemukakan ide mereka termasuk usulan rencana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat

"Silahkan, soal gubernur, bupati, wali kota, punya ide, punya gagasan kan boleh boleh saja, ini kan negara yang demokratis," ucap Tjahjo Kumolo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9/2019).

‎Tjahjo Kumolo menyebut usulan pemindahan Ibu Kota Jawa Barat pernah diusulkan dirinya pada masa Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Baca: Kesaksian Korban Selamat Kecelakaan Tol Cipularang : Mobil Oleng, Seperti Terbang Hingga 50 Meter

Karenanya, jika memang benar diterapkan dia berpesan seluruhnya harus dipersiapkan mulai dari lahan hingga inventarisasi aset.

Baca: Sebelum Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Reva Mencium Bau Menyengat Dari Truk

Setelah itu, usulan tersebut kata Tjahjo bakal dirapatkan dengan DPRD.

"Kenapa Jawa Barat mengusulkan pindah mulai zaman pak Aher (Ahmad Heryawan) dulu sebelum pak Ridwan Kamil sudah pernah bicara dengan saya. Silahkan persiapkan dengan baik bagaimana lahannya bagaimana aset-asetnya itu harus di inventarisasi dengan baik diusulkan dalam rapat dengan DPRD dan sebagianya. Ini baru diusulkan , sah sah , namanya usul," papar Tjahjo.

Baca: Kabar Segar Buat Persebaya, Naturalisasi Otavio Dutra Akhirnya Rampung

Untuk diketahui Pemprov Jawa Barat diketahui akan mengkaji tiga wilayah yang berpeluang menjadi Ibu Kota provinsi yang baru.

Tiga wilayah tersebut yaitu Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka), Tegalluar (Kabupaten Bandung), dan Walini (Kabupaten Bandung Barat).

‎Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kajian itu sudah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.

Baca: Kesaksian Korban Selamat Kecelakaan Tol Cipularang : Mobil Oleng, Seperti Terbang Hingga 50 Meter

"Saya ulangi ya, jadi media harus proporsional. Kemarin itu adadalah Perda RTRW Provinsi Jawa Barat diketuk palu, disetujui," kata Ridwan Kamil di Sukabumi, Sabtu (31/8/2019).

Dia menjelaskan ‎dalam Perda RTRW itu memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kajian mulai dari kajian jalur transportasi, kajian pembangunan wilayah industri baru dan lainnya.

Alasan pemindahan ibu kota Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil merencanakan pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Rencana ini merupakan kesepakatan Ridwan Kamil dan DPRD Jawa Barat.

Wacana tersebut tercetus saat Ridwan Kamil menggelar rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat bersama Pansus VII awal pekan lalu.

Mengutip Kompas.com, hal ini disampaikan saat Ridwan Kamil berada di Gedung Sate, Jalan Diponegoro pada Kamis (29/8/2019).

"Kemarin RTRW Jabar sudah disahkan untuk sampai 2029. Di dalamnya Rebana sudah masuk kan, penataan jalur transportasi sudah masuk, termasuk persetujuan wacana pusat pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi," ujar Emil, sapaan akrabnya.

Baca: Pemprov Jabar Juga Ingin Pindahkan Ibu Kota Provinsi dari Bandung, Begini Alasan Ridwan Kamil

Dikutip Tribunnews.com dari berbagai sumber berikut fakta rencana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat:

1. Alasan pemindahan ibu kota Jabar

Mengutip Tribun Jabar, rencana pemindahan ibu kota Jabar dari Kota Bandung akan dimulai dalam enam bulan ke depan.

Menurut Emil, rencana ini sudah diatur dalam RTRW Jabar yang disahkan bersama DPRD Jabar pada Rabu (28/8/2019) malam.

Lebih lanjut, terkait alasan pemindahan ini Ridwan Kamil berpendapat, Kota Bandung sama dengan Jakarta yang sudah terlalu padat untuk ukuran ibu kota provinsi.

"Sudah tidak cocok lagi menjadi pusat pemerintahan karena contohnya, kantor pemerintahan menyebar. Kajian akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kamis (29/8/2019). 

Menurutnya, terpisahnya kantor pemerintahan Pemprov Jawa Barat di berbagai sudut di Kota Bandung membuat roda pemerintahan tidak produktif.

Hal ini akhirnya membutuhkan mobilitas tinggi yang juga memakan waktu.

Menurutnya, semua kemungkinan terkait perpindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat butuh kajian yang mendalam.

Pihaknya akan menilai lokasi yang minim risiko.

Risiko yang dimaksud mulai dari masalah aksesibilitas, perekonomian, ketersediaan air, dan lain-lain.

Mengenai kepindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, menurut Ridwan Kamil, tidak memberikan dampak luas bagi Jabar.

Yang berpengaruh hanya penyesuaian koordinasi pemerintahan.

"Tinggal mobilitas koordinasi saja, kalau kita ke Jakarta tinggal naik kereta atau mobil, ke Kalimantan pakai pesawat. Pergerakan ekonomi menurut pembacaan analisis, pegawai pemerintah tidak sampai 10 persen," katanya

Baca: Pro Kontra Wacana Bekasi Mau Gabung Jakarta, Ridwan Kamil Minta Wartawan Cek Hal Ini

Baca: Sebut Kerajaan Sriwijaya Fiktif, Ridwan Saidi Bakal Dipolisikan Hingga Dianggap Cari Sensasi

2. Tiga lokasi pengganti ibu kota Jawa Barat 

Dikutip dari Kompas.com, Emil menjelaskan penentuan lokasi ibu kota Jabar terbuka untuk seluruh wilayah.

Namun, setidaknya ada tiga lokasi yang diusulkan sampai saat ini.

Yaitu Tegalluar di Kabupaten Bandung, Walini di Kabupaten Bandung Barat, dan di sekitar wilayah Rebana alias Cirebon, Patimban, dan Majalengka.

Sebelumnya, Tegalluar dan Walini masuk dalam kawasan pengembangan jalur kereta cepat Bandung-Jakarta.

Sementara, wilayah Rebana saat ini merupakan wilayah pengembangan ekonomi baru di Jabar.

Baca: Begini Kritikan Ridwan Kamil untuk Desain Ibu Kota Negara yang Baru

Baca: Dikritik Soal Luas Lahan Ibu Kota, Menteri Bappenas Sebut Ridwan Kamil Tidak Memahami

3. Butuh kajian

Ketiga wilayah usulan tersebut masih bisa terjadi perubahan lantaran masih perlu kajian untuk memastikan wilayah usulan tersebut minim risiko.

"Ada di Tegalluar, Walini, atau Rebana juga. Terbuka sebenarnya, tapi sementara tiga tempat itu. Indikatornya, semua kemungkinan butuh kajian, minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lain-lain," papar Ridwan Kamil seperti dikutip dari Kompas.com. 

Sementara itu, Ketua Pansus VIII DPRD Jabar, Herlas Juniar mengatakan, dalam pembahasan RTRW Jabar pihaknya belum memasukkan rencana pemindahan ibu kota ini.

Namun, DPRD sudah menyiapkan struktur ruang pembahasan jika suatu saat rencana itu direalisasikan.

"Ada yang menarik dan sempat ramai, kami sudah menyampaikan soal rencana pemindahan ibu kota, Pak Gubernur sudah memahami berdasarkan kajian kami belum bisa dicantumkan dalam draft," jelas Herlas Juniar.

Lebih lanjut, menurutnya rencana itu belum bisa masuk dalam revisi RTRW lantaran sampai saat ini belum ada pembahasan mendalam soal rencana tersebut.

"Karena kajiannya kan belum ada, karena itu kami mendorong Pemprov membuat kajian," lanjutnya.

Baca: Ikuti Jokowi, Ridwan Kamil Juga Mau Pindahkan Ibu Kota Jawa Barat, 3 Lokasi Alternatif Disiapkan

Baca: KABAR TERBARU Polisi Terbakar di Cianjur, Ridwan Kamil Buka Suara hingga Aksi Heroik Pelajar Viral

4. Dampak pemindahan ibu kota Jawa Barat

Herlas Juniar membenarkan jika tiga lokasi itu yang diusulkan sebagai ibu kota baru Jabar.

Dari pemilihan tiga lokasi tersebut, pihaknya menilai ada dampak positif dan negatifnya.

Seperti di Tegalluar, meski dekat dari Kota Bandung sayangnya daerahnya cenderung rawan banjir dan pergerakan tanah.

Sementara di Walini, sebagian wilayahnya masuk dalam patahan Lembang.

Wilayah teraman kemungkinan berada di wilayah Rebana, khususnya di Kertajati.

"Di Kertajati (Majalengka) memang relatif tidak rawan bencana tapi apa dasarnya menetapkan di sana kan butuh kajian," ungkapnya.

Dari hasil pertimbangan ini, nantinya akan kajian yang lebih mendalam untuk menentukan lokasi ibu kota Jabar baru.

"Mana yang mau dipilih itu nanti berdasar kajian, karena itu kita minta dan tidak kita cantumkan dalam RTRW," jelas Herlas Juniar.

(Tribunnews.com/Sinatrya/Kompas.com/TribunJabar.com)