TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei lembaga riset Media Survei Nasional ( Median) menunjukkan, hanya konstituen PDI Perjuangan ( PDI-P) yang solid mendukung rencana pemindahan ibu kota.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, konstituen partai politik pendukung Pemerintah pun mayoritas tidak menyetujui rencana pemindahan ibu kota yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

"Kita melihat yang solid mendukung keputusan Presiden ini dari sisi kubu koalisi pemerintah itu baru PDI-P. Sementara partai lain seperti Golkar itu malah gap antara yang setuju dan tidak setujunya tuh agak besar," kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Selasa (3/9/2019).

Baca: Hasil Survei Ungkap Alasan Masyarakat di Bawah Usia 40 Tahun Tolak Ibu Kota Dipindah

Data yang dirilis median menunjukkan, 45,3 persen konstituen PDI-P mendukung rencana pemindahan ibu kota sedangkan 39,7 persen konstituen lainnya tidak menyetujui rencana itu.

Angka tersebut berbanding terbalik dengan hasil survei konstituen Partai Golkar di mana 47,3 persen konstituen tidak setuju dengan pemindahan ibu kota berbanding 31,6 persen yang mendukung.

Perbedaan itu semakin lebar bila melihat hasil survei dari konstituen partai oposisi.

Sebanyak 57,6 persen konstituen Partai Gerindra, 50 persen konstituen Partai Demokrat, 55,5 konstituen PKS, dan 60 persen konstituen PAN tidak menyetujui pemindahan ibu kota.

"Hampir rata di seluruh konstituen partai politik itu mereka merasa bahwa apa ya pertimbangan ekonomi dan kemudian keraguan bahwa apa proses ini bisa bisa berlangsung dengan efisien," kata Rico membeberkan alasan penolakan tersebut.

Menurut Rico, suara konstituen itu dapat menjadi penghambat rencana pemindahan ibu kota.

Sebab, partai politik tentu akan mempertimbangkan aspirasi konstituennya saat pemindahan ibu kota dibahas di parlemen.

"Dari hasil survei kita temukan tadi bukan hanya rakyat saja yang harus diyakinkan tetapi elite partai politik harus meyakinkan konstituennya," ujar Rico.

Sebelumnya, Median merilis hasil survei mereka yang menunjukkan 45,3 responden tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota sedangkan hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui rencana tersebut.

Survei tersebut digelar pada 26-30 Agustus 2019 lalu melibatkan 1.000 responden. Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error sebesar 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari artikel Kompas.com dengan judul "Survei Median: Hanya Konstituen PDI-P yang Solid Dukung Ibu Kota Pindah".