Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengatakan penyebaran hoaks terkait gejolak di Papua banyak dilakukan melalui media sosial Twitter.

Sejauh ini, Menkominfo ‎menemukan sekitar 500 ribu URL (Uniform Resource Locator) atau alamat situs yang terdeteksi menyebarkan hoaks per 1 September 2019.

"Sekarang sampai tanggal satu (September) kemarin jumlah URL (kanal) yang digunakan untuk mengirim hoaks sudah 500 ribu lebih, yang paling banyak itu (menggunakan) Twitter," tutur Rudiantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Rudiantara juga mengakusudah menutup sekitar 500 ribu URL yang dipakai untuk menyebarkan informasi bohong tersebut.

Hingga saat ini meski situasi sudah beranggur kondusif, kementeriannya terus memantau aktivitas media sosial yang terkait dengan Papua.

Baca: Bak Adegan Dalam Film, Mobil Ini Terbang Saat Kecelakaan di Tol Cipularang, Sopir : Saya Pasrah

Baca: Aulia Kesuma Lega Ucap Alhamdulilah Seusai Bunuh Suami & Anak Tirinya, Terinspirasi dari Sinetron

Baca: Gibran Rakabuming Justru Beri Tanggapan Lain saat Kaesang Pangarep Dikira Ayah Jan Ethes

Baca: Melaney Ricardo Ungkap Alasan Elus Bahu Nikita Mirzani dan Bukan Elza Syarief saat Pertengkaran

"Jadi semua sampai 500 ribu lebih kita kumpulkan, kita minta untuk di takedown. Karena jelas bertentangan kan," imbuh dia.

Disinggung mengapa akses internet di Papua dan Papua Barat harus diblokir, padahal Kominfo memiliki kemampuan menutup URL penyebar hoaks, Rudiantara menjawab diplomatis.

Dia menyebut wilayah di Papua dan Papua Barat yang dinilai sudah aman akan dibuka kembali akses internetnya.

DIa berharap akses internet di sebagian besar kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat bisa pulih secara bertahap mulai pagi ini, Rabu (4/9/2019).