TRIBUNNEWS.COM - Berita terkini Papua, Presiden Jokowi heran mengapa ada perbedaan persepsi tentang dirinya dan pemerintah dalam hal penangan Papua.

Sementara, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan pemblokiran internet di Papua bakal dicabut mulai Kamis (5/9/2019).

Berikut rangkuman berita terkini Papua seperti dihimpun Tribunnnews.com, Rabu 94/9/2019);

1. Jokowi Heran

Presiden Jokowi menyampaikan keheranannya soal beda persepsi tentang dirinya dan pemerintah dalam hal penanganan Papua.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Selasa (3/9/2019). 

Baca: Sebut Jokowi Baik Tapi Di Sekelilingnya Tidak, Komika Asal Papua : Biarkan Kami Bangun Papua

Jokowi menyatakan akan mencari tahu mengapa terdapat beda persepsi.

"Pendekatan Papua yang kita lakukan adalah dialog dan kesejahteraan, itu yang kita lakukan."

"Tetapi antara Jokowi dan Jakarta (pemerintah pusat) itu di lapangan persepsinya beda. Ini yang saya mau cari tahu kenapa bisa berbeda," ujar Jokowi seperti dikutip dari Kompas.com. 

Untuk pendekatan dialog itu, Jokowi menceritakan dirinya berkunjung ke Papua minimal 2-3 kali per tahun.

Saat berkunjung ke Papua, Jokowi bertemu langsung tokoh-tokoh masyarakat Papua, bertemu rakyat langsung, dan tentu saja Gubernur serta para kepala daerah.

"Selama 5 tahun, sudah 12 kali saya ke Papua," ujar Jokowi menunjukkan pendekatan dialog yang dikedepankan.

Baca: Mahfud MD: Pendekatan Pancasila Bisa Digunakan Untuk Atasi Masalah Papua

Itu dia lakukan untuk untuk membangun trust atau kepercayaan.

Kepercayaan itu setidaknya sudah tercermin dalam Pemilu Presiden 2019 saat Jokowi memperoleh 90 persen suara.

Pendekatan kesejahteraan yang menjadi prioritas kedua juga nyata, kata Jokowi.

Ia mencontohkan pembangunan perbatasan Skouw.

"Sehingga masyarakat Papua bangga terhadap daerahnya. Lalu pengelolaan SDA, Pemda juga diberi pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)," katanya.

"Sebuah kekeliruan yang mengatakan bahwa Jakarta mengambil lebih banyak dari Papua daripada memberi padahal yang terjadi kebalikannya," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, Freeport dan Bintuni negara mendapatkan Rp 26 triliun tahun 2018.

"Nah, kita mengembalikan atau menganggarkan di APBN melalui DAU dan DAK  itu Rp 92 triliun. Itu semua dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Papua," tambah Jokowi.

2. Cabut Blokir Internet

Pemblokiran internet di Papua oleh pemerintah bakal dicabut pada Kamis besok.

Hal itu disampaikan oleh Wiranto ketika menyampaikan keterangan pers terkait kondisi terkini di Papua, di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

"Tadi sudah koordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI, kalau sekarang dicabut bagaimana?" ujar Wiranto dikutip dari Kompas.com. 

Baca: Menteri Rudiantara : Penyebar Hoaks Papua Banyak via Twitter

Rencana pencabutan blokir internet ini, kata Wiranto, dilakukan karena hoaks dan hasutan-hasutan sudah berkurang. 

"Tanggal 5 (September) nanti kalau keadaan betul-betul masih kondusif, kita buka kembali internet," ujar Wiranto.

Untuk diketahui, blokir internet di Wilayah Papua dan Papua Barat diberlakukan sejal 21 Agustus lalu oleh Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo).

Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pemulihan jaringan internet di Papua dan Papua Barat hanya membutuhkan hitungan jam atau paling lama tiga jam, tetapi pemulihan harus dilakukan bertahap demi menekan penyebaran hoaks dan provokasi.

“Demikian juga kalau terjadi eskalasi tidak kondusif, pembatasannya juga bisa dilakukan dalam hitungan jam,” kata Menkominfo dalam Forum Pemimpin Redaksi yang membahas mengenai Perkembangan Arus Informasi Papua, di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (3/9) malam, dikutip dari laman resmi Setkab. 

Pembatasan terhadap layanan data internet, termasuk berbagai jejaring media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, maupun Instagram, tegas Menkominfo, akan dipulihkan secara bertahap.

“Ini sedang dilakukan koordinasi (kondisi terkini) dengan teman-teman yang di lapangan, yang ada di Papua ada 29 kabupaten/kota dan di Papua Barat ada 13 kalau tidak salah,” kata Rudiantara.

Baca: Fadli Zon Menilai Ada yang Salah, Jokowi Naik Motor Trail ke Papua Tapi Tak Didengarkan Rakyat

Menurut Menkominfo tingkat pembatasan internet di wilayah Papua akan diturunkan menjadi lebih spesifik ke tingkat kabupaten dan kota yang masih belum kondusif.

“Kabupaten dan kota yang memang suasananya kondusif, tidak ada masalah, itu bisa kita aktifkan kembali seluruh jenis layanan telekomunikasinya,” kata Menteri Kominfo.

3. Dua Tersangka Kasus Asmara Papua di Surabaya Ditahan

Polda Jawa Timur menahan dua tersangka kasus persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua. 

Dua tersangka yang ditahan yakni Tri Susanti dan Syamsul Arifin. 

Keduanya ditahan setelah diperiksa selama 12 jam. 

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Brigjen Pol Toni Harmanto mengatakan ada tiga alasan untuk melakukan penahanan terhadap Tri dan Stamsul.

Salah satu alasannya adalah mengantisipasi kedua tersangka akan menghilangkan barang bukti.

Setelah memeriksa dua tersangka kerusuhan di asrama mahasiswa Papua, polisi menjelaskan, Susi merupakan Korlap ormas saat aksi pengepungan asrama.

Tri juga diduga kuat menjadi oknum penyebar ujaran kebencian, hasutan, serta berita bohong saat insiden berlangsung.

Sementara itu, Syamsul Arifin merupakan ASN di Pemkot Surabaya.

Dirinya diduga melontarkan ujaran rasis ke arah mahasiswa Papua saat aksi pengepungan.

Aksi Syamsul Arifin tersebut terekam dalam video yang kemudian beredar di media sosial.

Video tersebut kemudian menjadi barang bukti penyidik Polda Jatim untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

4. Gubernur Papua Minta Tak Ada Demo Lagi

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta warga tidak lagi melakukan aksi demo terkait kasus rasial yang dialami sejumlah mahasiswa Papua.

Sebab, aspirasi warga soal kasus rasial tersebut sudah ditangani pemerintah.

Baca: Sosok Syamsul Arifin, Tersangka Kasus Rasisme di Asrama Mahasiswa Papua, Kini Ditahan dan Minta Maaf

Ia melarang masyarakat Papua untuk kembali turun ke jalan guna melakukan demonstrasi yang berpotensi memanaskan situasi keamanan di Jayapura dan sekitarnya.

"Tidak ada lagi yang demo-demo. Aspirasi sudah pemerintah tangani, tidak ada lagi demo-demo," kata Lukas, di Ruang VIP Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (3/9/2019).

Ia mengaku terkejut dengan tindak anarkistis yang dilakukan oleh massa pendemo.

Lukas meyakini, bila aksi itu tidak murni dilakukan oleh para pengunjuk rasa, tetapi sengaja dibuat oleh pihak tertentu.

"Sepertinya ada yang ikut bermain sehingga berujung anarkis," kata Lukas.

Baca: Di ILC, Komedian asal Papua Komentari soal Polemik Papua, Ungkap Jokowi Baik tapi Sayangkan Hal Ini

Ia pun mendukung kebijakan Polda Papua yang melarang aksi unjuk rasa hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Terlebih dengan situasi Papua, atau Jayapura khususnya, masyarakat sangat mudah terprovokasi.

"Anarkis begini tidak bisa, tidak ada lagi yang demo-demo," kata dia.

(Kompas.com/Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi/Wisnu Nugroho/Reska K. Nistanto)